PKS: PCR untuk Semua Moda Transportasi Memberatkan Masyarakat
loading...
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama. FOTO/DOK.dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes PCR bagi semua moda transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama.
"PCR untuk semua moda transportasi jelas memberatkan masyarakat. Tidak ada orang yang ingin terkena Covid-19. Dan mayoritas masyarakat ingin divaksin," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (28/10/2021).
Namun, menurut dia, permasalahannya adalah kecepatan vaksinasi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan vaksin. "Sehingga untuk menghindari gelombang ketiga pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19, bukan dengan melakukan PCR terhadap sembarang orang," katanya.
Dia juga mengutip pernyataan beberapa epidemiolog yang menyebut kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Dia mengatakan untuk di Jawa terdapat 49 kabupaten atau kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen.
"Jika kemudian potensi gelombang ketiga ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan juga kemampuan tracing yang dilakukan pemerintah, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya?" kata Suryadi.
Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia pada Juli lalu pernah sampai pada kondisi diagnosis suspek dapat dinyatakan cukup dengan Swab Antigen. "Ketika seseorang positif, otomatis dihitung terkena suspek, begitu juga sebaliknya," imbuhnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia juga pernah sampai pada kondisi level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah dapat diganti dengan Swab Antigen. Lagipula, kata dia, harga tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300.000 sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mahal.
"Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya juga di bawah Rp5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online, dan sebagainya untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak. Dia menilai itu perlu dilakukan pemerintah untuk menegakkan disiplin prokes di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya.
"Juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," pungkasnya.
"PCR untuk semua moda transportasi jelas memberatkan masyarakat. Tidak ada orang yang ingin terkena Covid-19. Dan mayoritas masyarakat ingin divaksin," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (28/10/2021).
Namun, menurut dia, permasalahannya adalah kecepatan vaksinasi bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan vaksin. "Sehingga untuk menghindari gelombang ketiga pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat terhadap orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19, bukan dengan melakukan PCR terhadap sembarang orang," katanya.
Dia juga mengutip pernyataan beberapa epidemiolog yang menyebut kemampuan pelacakan kontak atau tracing oleh pemerintah belum mencapai 80 persen. Dia mengatakan untuk di Jawa terdapat 49 kabupaten atau kota yang memiliki program tracing hanya mampu mencapai 69,7 persen.
"Jika kemudian potensi gelombang ketiga ada kaitannya dengan kecepatan vaksinasi dan juga kemampuan tracing yang dilakukan pemerintah, apakah adil jika masyarakat yang harus menanggung akibatnya?" kata Suryadi.
Dia pun mengingatkan bahwa Indonesia pada Juli lalu pernah sampai pada kondisi diagnosis suspek dapat dinyatakan cukup dengan Swab Antigen. "Ketika seseorang positif, otomatis dihitung terkena suspek, begitu juga sebaliknya," imbuhnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia juga pernah sampai pada kondisi level PPKM sudah menurun signifikan di suatu daerah dapat diganti dengan Swab Antigen. Lagipula, kata dia, harga tes PCR yang diturunkan menjadi Rp300.000 sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mahal.
"Apalagi definisi moda transportasi umum untuk semua jenis. Bayangkan, KRL dengan tarif Rp3.000, angkot juga yang harganya juga di bawah Rp5.000 hal ini tentunya sangat tidak rasional. Jika semua harus PCR, maka PKS minta PCR digratiskan menggunakan subsidi dari BPJS Kesehatan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan SDM, sistem informasi, booking tiket secara online, dan sebagainya untuk mencegah antrian panjang yang berisiko tidak menjaga jarak. Dia menilai itu perlu dilakukan pemerintah untuk menegakkan disiplin prokes di terminal, bandara, stasiun, dan juga di angkutannya.
"Juga pengawasan di angkutan agar para penumpang tidak melepaskan maskernya, bahkan tidak perlu makan minum di dalam angkutan," pungkasnya.
(rca)
Explore More