7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kualitas Pendidikan Masih Stagnan

JAKARTA - Sejak Presiden Jokowi menjabat pada Oktober 2014 dan terpilih kembali pada 2019, salah satu misi unggulannya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Mereformasi sistem pendidikan menjadi satu di antara upaya andalan untuk mewujudkan misi tersebut.

Tetapi Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) justru berpandangan reformasi tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Peneliti Bidang Sosial TII Nisaaul Muthiah menilai sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak perbaikan. Mulai aspek sumber daya manusia (SDM) yang terlibat hingga infrastruktur penunjang proses belajar.

Hasil studi terbaru Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan membaca anak usia 15 tahun di Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara. Sementara, rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan berada di peringkat 72 dan 70 dari 78 negara. Secara garis besar, skor PISA yang diperoleh Indonesia pada 2018 menunjukkan adanya penurunan dibanding skor PISA Indonesia pada 2015.



Pada 2018, rata-rata kemampuan membaca anak Indonesia sebesar 371 poin. Padahal, rata-rata membaca pada 2015 sebesar 397 poin. Sementara, rata-rata kemampuan matematika di periode 2018 mencapai 379 poin, menurun dari 386 poin di 2015. Begitu pula rata-rata kemampuan ilmu pengetahuan pada 2015 sebesar 403 poin, namun malah turun menjadi 396 poin di 2018.

“Nilai-nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang sebesar 487 (rata-rata kemampuan membaca) dan 489 poin (rata-rata kemampuan matematika dan ilmu pengetahuan),” tutur Nisaaul dalam keterangan resminya kepada SINDOnews, Selasa (26/10/2021).

Kendati demikian, jumlah murid di Indonesia yang dapat masuk ke level pendidikan menengah memang meningkat sejak 2003 hingga 2018. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas pendidikan yang diberikan.



Nisaaul menandaskan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) perlu melakukan perbaikan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Peningkatan jumlah siswa yang memasuki pendidikan menengah harus disertai dengan perbaikan kualitas guru, kurikulum, strategi pedagogi, dan infrastruktur penunjang pendidikan. Langkah tersebut dapat dimulai dengan memperbaiki kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kemendikbud-Ristek juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera mewujudkan pemerataan akses internet. Dengan langkah-langkah tersebut, harapannya reformasi sistem pendidikan yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dapat terwujud,” pungkas Nisaaul.

Faorick Pakpahan