Pandemi Covid-19, DPD Nilai Pilkada Serentak Desember 2020 Membahayakan

"Jika tetap dipaksakan, risiko ada pada penyelenggara pilkada di tingkat daerah. Mereka menjadi ujung tombak sementara KPU Pusat hanya meregulasi dan mensupervisi. Jangan sampai terulang, banyak korban terjadi di tingkat penyelenggara terbawah seperti pemilu 2019," tuturnya.

Dengan risiko yang begitu tinggi terpapar virus, menurut Kholik, harus dipastikan perlindungan dan pengamanan penyelenggara pemilu sampai tingkatan yang paling bawah. Berdasarkan pemantauan ke lapangan, kata Kholik, KPU di daerah meskipun menyatakan kesiapan, masih ada kekhawatiran mengenai keamanan dan keselamatan diri mereka. "Apalagi mereka tidak memiliki perlindungan seperti asuransi untuk menghadapi risiko di lapangan," katanya.

Karena itu, DPD, melalui Komite I berpandangan tidak tepat dan tidak setuju memaksakan penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020. Selama pandemi masih berlangsung, menurutnya tidak tepat bicara pilkada. “DPD mengkhawatirkan keselamatan penyelenggara dan masyarakat pemilih. Jangan sampai demi kepentingan politik, keselamatan penyelenggara pilkada di tingkat bawah dan warga dikorbankan,” tegasnya.