Luncurkan Buku, Menag Sebut Perlu Upaya Penguatan dan Pemberdayaan Umat
Senin, 18 Oktober 2021 - 16:39 WIB
loading...
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam peluncuran Buku 100 Pesantren Ekonomi, Senin (18/10/2021). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agama ( Menag ) Yaqut Cholil Qoumas meminta pondok pesantren (ponpes) untuk terus berinovasi. Hal itu agar bisa beradaptasi dalam era perkembangan teknologi sekarang ini.
Baca juga: Kemenag Minta Arab Saudi Tak Wajibkan Jamaah Umrah Vaksinasi Booster
Salah satu contohnya seperti inovasi sporadis yang dilakukan oleh satu atau beberapa ponpes, tanpa adanya tema tunggal. Serta dilaksanakan menurut persepsi masing-masing pesantren.
Baca juga: Buka STQH Nasional ke-26, Menag Ajak Masyarakat Amalkan Islam Ramah dan Damai
"Kemudian inovasi yang diprakarsai oleh lembaga non-pemerintah, dan inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah," kata Yaqut dalam peluncuran Buku 100 Pesantren Ekonomi, Senin (18/10/2021).
Menurut Yaqut, posisi strategis pesantren sebagai basis arus baru ekonomi umat, perlu ada upaya untuk mendorong penguatan peran pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat.
"Terlebih dahulu memahami pesantren dan belajar dari pengalaman pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, untuk kemudian menjawab tantangan yang dihadapi oleh pesantren di era digital ini," ujarnya.
Politikus PKB ini menyebut, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hadir sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren. Sehingga dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya.
"UU Pesantren memberikan akses dan ruang gerak bagi Pesantren untuk dapat bekerja sama, baik antar sesama pesantren maupun dengan lembaga lain, dan diberikan afirmasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut," jelasnya.
Ia berharap, dengan terbitnya Buku '100 Pesantren Ekonomi' bisa menjadi ilham dalam mewujudkan replikasi model kemandirian pesantren.
"Pesantren tidak hanya berkontribusi dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat sekitar, tapi juga ikut membantu mengembangkan ekonomi masyarakatnya," ujarnya.
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Prof Achmad Gunaryo menjelaskan, buku adalah salah satu buku yang diterbitkan oleh pihaknya yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pemetaan pesantren yang dilakukan tahun 2020.
"Buku ini merupakan direktori sebagaian pesantren yang memiliki kegiatan ekonomi. Kami laporkan ini baru sebagian pesantren saja, karena masih banyak pesantren yang memiliki kegiatan ekonomi yang belum kami hadirkan dalam bentuk buku seperti ini," ungkap Achmad.
Ia menambahkan, buku ini dapat menjadi referensi bagi direktorat pendidikan diniyah dan ponpes, kementerian dan lembaga yang memiliki program penguatan ekonomi yang dapat dilaksanakan di pesantren, kelompok pengusaha yang akan bekerja sama dengan pesantren.
"Karena memiliki kegiatan ekonomi yang bisa disinergikan, dan pesantren lain yang ingin mengadopsi kegiatan ekonomi yang telah dikembangkan," tutupnya.
Baca juga: Kemenag Minta Arab Saudi Tak Wajibkan Jamaah Umrah Vaksinasi Booster
Salah satu contohnya seperti inovasi sporadis yang dilakukan oleh satu atau beberapa ponpes, tanpa adanya tema tunggal. Serta dilaksanakan menurut persepsi masing-masing pesantren.
Baca juga: Buka STQH Nasional ke-26, Menag Ajak Masyarakat Amalkan Islam Ramah dan Damai
"Kemudian inovasi yang diprakarsai oleh lembaga non-pemerintah, dan inovasi yang diprakarsai oleh pemerintah," kata Yaqut dalam peluncuran Buku 100 Pesantren Ekonomi, Senin (18/10/2021).
Menurut Yaqut, posisi strategis pesantren sebagai basis arus baru ekonomi umat, perlu ada upaya untuk mendorong penguatan peran pesantren sebagai institusi pemberdayaan masyarakat.
"Terlebih dahulu memahami pesantren dan belajar dari pengalaman pemberdayaan masyarakat oleh pesantren, untuk kemudian menjawab tantangan yang dihadapi oleh pesantren di era digital ini," ujarnya.
Politikus PKB ini menyebut, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hadir sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren. Sehingga dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya.
"UU Pesantren memberikan akses dan ruang gerak bagi Pesantren untuk dapat bekerja sama, baik antar sesama pesantren maupun dengan lembaga lain, dan diberikan afirmasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kerja sama tersebut," jelasnya.
Ia berharap, dengan terbitnya Buku '100 Pesantren Ekonomi' bisa menjadi ilham dalam mewujudkan replikasi model kemandirian pesantren.
"Pesantren tidak hanya berkontribusi dalam penguatan literasi keagamaan masyarakat sekitar, tapi juga ikut membantu mengembangkan ekonomi masyarakatnya," ujarnya.
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Prof Achmad Gunaryo menjelaskan, buku adalah salah satu buku yang diterbitkan oleh pihaknya yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pemetaan pesantren yang dilakukan tahun 2020.
"Buku ini merupakan direktori sebagaian pesantren yang memiliki kegiatan ekonomi. Kami laporkan ini baru sebagian pesantren saja, karena masih banyak pesantren yang memiliki kegiatan ekonomi yang belum kami hadirkan dalam bentuk buku seperti ini," ungkap Achmad.
Ia menambahkan, buku ini dapat menjadi referensi bagi direktorat pendidikan diniyah dan ponpes, kementerian dan lembaga yang memiliki program penguatan ekonomi yang dapat dilaksanakan di pesantren, kelompok pengusaha yang akan bekerja sama dengan pesantren.
"Karena memiliki kegiatan ekonomi yang bisa disinergikan, dan pesantren lain yang ingin mengadopsi kegiatan ekonomi yang telah dikembangkan," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
