Penjelasan KPK Terkait 57 Eks Pegawai Akan Ditarik Jadi ASN Polri
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 14:28 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana merekrut pegawai yang telah dipecat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri.
Baca juga: Nurul Ghufron Janji Bongkar Beking Azis Syamsuddin di KPK
Para pegawai pecatan KPK tersebut nantinya bakal ditempatkan untuk memperkuat pencegahan korupsi di Polri. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron enggan banyak mengomentari perekrutan 57 mantan pegawai yang tak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri.
Baca juga: Lengkapi Berkas Azis Syamsuddin, KPK Periksa 3 Saksi
Ghufron menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan aturan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara terkait pelaksanaan dan hasil dari TWK, kata Ghufron, merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"KPK sekali lagi dalam melaksanakan TWK berdasarkan hukum. Yang melaksanakan adalah BKN, yang menentukan hasilnya adalah BKN. Kami taat kewenangan masing-masing pihak yaitu BKN. Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk mengomentari," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).
Ghufron melempar bola panas soal pelaksanaan TWK yang dicurigai tidak kredibel ke BKN. TWK dianggap tidak kredibel setelah adanya rencana perekrutan 57 mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri. Ghufron menganggap BKN yang lebih berkompeten untuk menjelaskan teknis dan hasil TWK pegawai KPK.
"Apakah kemudian TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain? sekali lagi itu wilayahnya BKN. BKN yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian TWK yang dilaksankan terhadap 57 pegawai menghasilkan TMS tapi kemudian bisa diterima di ASN Polri sekali lagi itu wilayahnya dari BKN yang menentukan," terang Ghufron.
"Kami sebetulnya dalam posisinya sebagai user pada pelaksanaan TWK. Pelaksaannya dilaksanakan oleh BKN, penentuan hasilnya juga oleh BKN," pungkasnya.
Baca juga: Nurul Ghufron Janji Bongkar Beking Azis Syamsuddin di KPK
Para pegawai pecatan KPK tersebut nantinya bakal ditempatkan untuk memperkuat pencegahan korupsi di Polri. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron enggan banyak mengomentari perekrutan 57 mantan pegawai yang tak lulus TWK untuk menjadi ASN Polri.
Baca juga: Lengkapi Berkas Azis Syamsuddin, KPK Periksa 3 Saksi
Ghufron menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan aturan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara terkait pelaksanaan dan hasil dari TWK, kata Ghufron, merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"KPK sekali lagi dalam melaksanakan TWK berdasarkan hukum. Yang melaksanakan adalah BKN, yang menentukan hasilnya adalah BKN. Kami taat kewenangan masing-masing pihak yaitu BKN. Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk mengomentari," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).
Ghufron melempar bola panas soal pelaksanaan TWK yang dicurigai tidak kredibel ke BKN. TWK dianggap tidak kredibel setelah adanya rencana perekrutan 57 mantan pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri. Ghufron menganggap BKN yang lebih berkompeten untuk menjelaskan teknis dan hasil TWK pegawai KPK.
"Apakah kemudian TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain? sekali lagi itu wilayahnya BKN. BKN yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian TWK yang dilaksankan terhadap 57 pegawai menghasilkan TMS tapi kemudian bisa diterima di ASN Polri sekali lagi itu wilayahnya dari BKN yang menentukan," terang Ghufron.
"Kami sebetulnya dalam posisinya sebagai user pada pelaksanaan TWK. Pelaksaannya dilaksanakan oleh BKN, penentuan hasilnya juga oleh BKN," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
