Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama
loading...
Wakil Presiden K.H Maruf Amin didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Ma
A
A
A
JAKARTA - Penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus program pemerintah. Untuk itu kolaborasi antar kementerian/lembaga maupun pihak ketiga harus terus ditingkatkan.
“Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu hadir lima kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen. Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.
“Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki,” ujarnya.
Dia menuturkan, data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59% yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa.
Rukun Tetangga (RT) yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga (KK), 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.
Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024.
“Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berbagai langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan."Hari ini saya bersama Pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah serius mengejar target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia 2024 nanti. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan fokus tertentu. Di Jawa Tengah, tahun ini penuntasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di lima wilayah yakni Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
"Lima kabupaten di Jawa Tengah ini menjadi target supaya di lima kabupaten tersebut tidak ada lagi kemiskinan ekstrem karena target kita 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah 0% sesuai arahan Pak Presiden," ujarnya.
Ma'ruf Amin mengungkapkan, hingga tahun 2024 total ada 212 kabupaten yang menjadi sasaran program penuntasan kemiskinan ekstrem. Dari total tersebut, 35 kabupaten di antaranya ditargetkan selesai tahun 2021. “Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa,” ungkapnya.
Setelah rapat koordinasi, Wapres didampingi para Menteri dan Gubernur Jawa Tengah juga meninjau produk-produk UMKM dari 5 kabupaten prioritas tersebut. Beberapa diantaranya telah berhasil dipasarkan secara nasional bahkan internasional.
“Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ungkap Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang dihadiri oleh Menko Perekonomi Arilanggar Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu hadir lima kepala daerah dari di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk 2021 pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen. Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini.
“Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki,” ujarnya.
Dia menuturkan, data SDGs Desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran serta sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, sebanyak 44.520 desa atau setara 59% yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa.
Rukun Tetangga (RT) yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga (KK), 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ujarnya.
Gus Halim berharap agar para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024.
“Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasia SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berbagai langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan."Hari ini saya bersama Pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah," katanya.
Dia menjelaskan pemerintah serius mengejar target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia 2024 nanti. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan fokus tertentu. Di Jawa Tengah, tahun ini penuntasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di lima wilayah yakni Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
"Lima kabupaten di Jawa Tengah ini menjadi target supaya di lima kabupaten tersebut tidak ada lagi kemiskinan ekstrem karena target kita 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah 0% sesuai arahan Pak Presiden," ujarnya.
Ma'ruf Amin mengungkapkan, hingga tahun 2024 total ada 212 kabupaten yang menjadi sasaran program penuntasan kemiskinan ekstrem. Dari total tersebut, 35 kabupaten di antaranya ditargetkan selesai tahun 2021. “Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa,” ungkapnya.
Setelah rapat koordinasi, Wapres didampingi para Menteri dan Gubernur Jawa Tengah juga meninjau produk-produk UMKM dari 5 kabupaten prioritas tersebut. Beberapa diantaranya telah berhasil dipasarkan secara nasional bahkan internasional.
(hab)
Explore More