HNW: BNPT Perlu Waspadai Upaya Pengaburan Sejarah Komunis Radikal
Rabu, 06 Oktober 2021 - 06:31 WIB
loading...
A
A
A
Hal ini disampaikan HNW menanggapi pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid yang menyebut adanya kaum radikal dan intoleran yang kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan sejarah bangsa agar pemuda Indonesia tidak mempunyai kebanggaan terhadap bangsanya. HNW sependapat bahwa sejarah bisa menjadi salah satu rujukan dalam menghadirkan kebijakan anti radikalisme dan terorisme tersebut.
“Kita harus menolak intoleransi dan radikalisme, serta mewaspadai upaya-mengaburkan sejarah. Apalagi, belakangan ada berbagai pihak yang bermanuver untuk mengaburkan sejarah, seperti tuntutan pencabutan TAP MPRS no XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, ada pula, upaya dalam “Kamus Sejarah Indonesia” yang sempat disusun oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang mengaburkan sejarah pemberontakan PKI tahun 1965 dan menghilangkan peran tokoh-tokoh bapak bangsa dari umat Islam. Seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Mr Syafrudin Prawiranegara, M Natsir pada jilid 1 buku yang membahas periode pembentukan negara Indonesia.
“Ternyata malah menampilkan tokoh-tokoh PKI, termasuk yang akan mengubah ideologi negara Pancasila dengan komunisme dan memberontak terhadap negara RI yang sah seperti Semaun, Alimin, Muso, hingga DN Aidit,” ungkap Hidayat.
Sikap waspada terhadap radikalis dan intoleran komunis, kata HNW, perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Karena berdasar fakta sejarah, gerakan komunisme di Indonesia telah dua kali melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan akan mengubah ideologi negara Pancasila.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme BNPT tidak menjadi korban dari pengaburan sejarah radikalisme dan intoleran terorisme komunis. Seperti saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila, bukannya berterima kasih kepada umat beragama Islam, yang berjasa menyelamatkan bangsa dan negara dari 2 kali pemberontakan PKI tapi malah mencurigai dan mewaspadai kelompok radikal agama tanpa menjelaskan lebih bertanggung jawab soal apa yang disebut sebagai radikalisme agama tersebut.
“Kita harus menolak intoleransi dan radikalisme, serta mewaspadai upaya-mengaburkan sejarah. Apalagi, belakangan ada berbagai pihak yang bermanuver untuk mengaburkan sejarah, seperti tuntutan pencabutan TAP MPRS no XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, ada pula, upaya dalam “Kamus Sejarah Indonesia” yang sempat disusun oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang mengaburkan sejarah pemberontakan PKI tahun 1965 dan menghilangkan peran tokoh-tokoh bapak bangsa dari umat Islam. Seperti KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Mr Syafrudin Prawiranegara, M Natsir pada jilid 1 buku yang membahas periode pembentukan negara Indonesia.
“Ternyata malah menampilkan tokoh-tokoh PKI, termasuk yang akan mengubah ideologi negara Pancasila dengan komunisme dan memberontak terhadap negara RI yang sah seperti Semaun, Alimin, Muso, hingga DN Aidit,” ungkap Hidayat.
Sikap waspada terhadap radikalis dan intoleran komunis, kata HNW, perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Karena berdasar fakta sejarah, gerakan komunisme di Indonesia telah dua kali melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan akan mengubah ideologi negara Pancasila.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar kebijakan pencegahan radikalisme dan terorisme BNPT tidak menjadi korban dari pengaburan sejarah radikalisme dan intoleran terorisme komunis. Seperti saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila, bukannya berterima kasih kepada umat beragama Islam, yang berjasa menyelamatkan bangsa dan negara dari 2 kali pemberontakan PKI tapi malah mencurigai dan mewaspadai kelompok radikal agama tanpa menjelaskan lebih bertanggung jawab soal apa yang disebut sebagai radikalisme agama tersebut.
Lihat Juga :
