Kemendagri-Napindo Media Ashatama Sukses Gelar ITE Forum 2021 di Bali
Selasa, 05 Oktober 2021 - 19:21 WIB
loading...
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. FOTO/DOK.KEMENDAGRI
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) bekerja sama dengan PT Napindo Media Ashatama menggelar Integrated Technology Event (ITE) Forum 2021 di Gedung Pertemuan Kertha Gosana, Kabupaten Badung, Bali pada 29 September 2021. Hybrid Event ini terdiri dari rangkaian kegiatan Indonesia International Smart City (IISMEX), Indo Water, Indo Waste, Indo Renergy, Indo Pooltech, Indo Firex dan Indo Security.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah Tabanan, Executive Direktur APEKSI dan perwakilan dari Google Cloud Indonesia, serta para narasumber hadir secara virtual dari BPIW, Kementerian PPN/ BAPPENAS, perwakilan APKASI, Panel Expert. Kegiatan ini enjadi rangkaian kegiatan menuju ITE Forum 2021 Hybrid Event yang akan berlangsung di Grand City Convex Surabaya, pada 17-19 November 2021.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZAmenyampaikan, strategi pembangunan perkotaan Indonesia ke depan akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Untuk RPJMN 2020-2024, akan memprioritaskan pada pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar.
Baca juga: Kemendagri Gelar Seminar Bahas Hasil Kajian Konflik Pertanahan
"Peran Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan wilayah metropolitan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik," katanya.
Untuk itu, Kemendagri senantiasa mendorong perencanaan wilayah metropolitan yang terintegrasi dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Termasuk dalam hal data dan informasi antara pusat dan daerah, keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memeratakan cakupan pelayanan publik.
Baca juga: Sukseskan PON XX 2021 Papua, Kemendagri Masifkan Gerakan Pembagian Masker
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil, Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, Wakil Bupati Jembrana, Sekretaris Daerah Tabanan, Executive Direktur APEKSI dan perwakilan dari Google Cloud Indonesia, serta para narasumber hadir secara virtual dari BPIW, Kementerian PPN/ BAPPENAS, perwakilan APKASI, Panel Expert. Kegiatan ini enjadi rangkaian kegiatan menuju ITE Forum 2021 Hybrid Event yang akan berlangsung di Grand City Convex Surabaya, pada 17-19 November 2021.
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZAmenyampaikan, strategi pembangunan perkotaan Indonesia ke depan akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Untuk RPJMN 2020-2024, akan memprioritaskan pada pengembangan wilayah metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar.
Baca juga: Kemendagri Gelar Seminar Bahas Hasil Kajian Konflik Pertanahan
"Peran Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan wilayah metropolitan adalah dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik," katanya.
Untuk itu, Kemendagri senantiasa mendorong perencanaan wilayah metropolitan yang terintegrasi dengan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Termasuk dalam hal data dan informasi antara pusat dan daerah, keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memeratakan cakupan pelayanan publik.
Baca juga: Sukseskan PON XX 2021 Papua, Kemendagri Masifkan Gerakan Pembagian Masker
(abd)
Lihat Juga :
