Menlu Sebut Butuh 11 Miliar Dosis Penuhi Target Vaksinasi 70% Penduduk Dunia di 2022
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 01:38 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Gavi Board dengan para co-chairs COVAX Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group. Diketahui Retno merupakan saya salah satu dari co-chairs COVAX AMC EG.
“Pertemuan yang dilakukan ini sangat baik dan sifatnya adalah interaktif, yaitu antara para co-chairs Covax AMC EG dan Dewan GAVI guna memberikan masukan bagi Dewan GAVI untuk membangun strategi selanjutnya agar dapat lebih menjawab tantangan negara anggota COVAX Facility,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021). Baca juga: Fadil Imran Sebut Keunggulan Vaksinasi Merdeka Aglomerasi Tidak Ada Antrean dan Mudah
Retno mengatakan untuk memenuhi target Dirjen WHO itu diperlukan 11 miliar dosis vaksin. “Diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022,” kata Retno.
Untuk memenuhi target angka ini, kata dia, maka dari itu harus meningkatkan produksi/pasokan vaksin dan dose sharing (berbagi dosis). Menurut Retno, produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Dia berpandangan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global.
Selain itu, Retno meminta negara yang memiliki kelebihan vaksin untuk melakukan dose sharing mechanism atau berbagi vaksin kepada negara yang membutuhkan. “Untuk dose sharing, saya sekali lagi menekankan negara-negara dengan kelebihan pasokan dosis harus berbagi dosisnya dengan lebih transparan, menyampaikan waktu pengiriman, dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya,” jelasnya.
Retno juga berbicara mengenai diskriminasi vaksin dengan Dewan GAVI. Ia mengutarakan kekhawatiran adanya tren diskriminasi vaksin.
“Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta agar WHO, GAVI, COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin ini terus terjadi. Selain itu, GAVI Council juga sangat mengkhawatirkan diskriminasi ini dan akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO.
Retno juga menyampaikan masukan kepada Dewan GAVI mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin. Isu ini menjadi perhatian hampir seluruh pemimpin dunia selama berlangsungnya SMU PBB.
Terkait rantai pasokan vaksin, dia menyebut bahwa pembentukan pusat manufaktur vaksin mRNA yang sudah dilakukan di Afrika Selatan harusnya direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat peningkatan produksi vaksin. Ditambahkannya bahwa Indonesia siap menjadi pusat produksi vaksin Asia Pasifik. Baca juga: Percepat PTM, LKNU Tangsel Rutin Gelar Vaksinasi Pelajar di Sekolah dan Pesantren
“Saya sampaikan untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia siap untuk menjadi hub,” tandasnya.
“Pertemuan yang dilakukan ini sangat baik dan sifatnya adalah interaktif, yaitu antara para co-chairs Covax AMC EG dan Dewan GAVI guna memberikan masukan bagi Dewan GAVI untuk membangun strategi selanjutnya agar dapat lebih menjawab tantangan negara anggota COVAX Facility,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9/2021). Baca juga: Fadil Imran Sebut Keunggulan Vaksinasi Merdeka Aglomerasi Tidak Ada Antrean dan Mudah
Retno mengatakan untuk memenuhi target Dirjen WHO itu diperlukan 11 miliar dosis vaksin. “Diperlukan 11 miliar dosis untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022,” kata Retno.
Untuk memenuhi target angka ini, kata dia, maka dari itu harus meningkatkan produksi/pasokan vaksin dan dose sharing (berbagi dosis). Menurut Retno, produsen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Dia berpandangan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan dalam rantai pasokan vaksin global.
Selain itu, Retno meminta negara yang memiliki kelebihan vaksin untuk melakukan dose sharing mechanism atau berbagi vaksin kepada negara yang membutuhkan. “Untuk dose sharing, saya sekali lagi menekankan negara-negara dengan kelebihan pasokan dosis harus berbagi dosisnya dengan lebih transparan, menyampaikan waktu pengiriman, dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya,” jelasnya.
Retno juga berbicara mengenai diskriminasi vaksin dengan Dewan GAVI. Ia mengutarakan kekhawatiran adanya tren diskriminasi vaksin.
“Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang telah diakui oleh otoritas mereka,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta agar WHO, GAVI, COVAX Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi vaksin ini terus terjadi. Selain itu, GAVI Council juga sangat mengkhawatirkan diskriminasi ini dan akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO.
Retno juga menyampaikan masukan kepada Dewan GAVI mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin. Isu ini menjadi perhatian hampir seluruh pemimpin dunia selama berlangsungnya SMU PBB.
Terkait rantai pasokan vaksin, dia menyebut bahwa pembentukan pusat manufaktur vaksin mRNA yang sudah dilakukan di Afrika Selatan harusnya direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat peningkatan produksi vaksin. Ditambahkannya bahwa Indonesia siap menjadi pusat produksi vaksin Asia Pasifik. Baca juga: Percepat PTM, LKNU Tangsel Rutin Gelar Vaksinasi Pelajar di Sekolah dan Pesantren
“Saya sampaikan untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia siap untuk menjadi hub,” tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
