Inilah Sejumlah Tantangan Reformasi Birokrasi ke Depan
Kamis, 30 September 2021 - 16:58 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Sri Mulyani Kasih Nilai C ke Pemda Soal Reformasi Birokrasi
Adapun peran fungsional perencana sesuai keahliannya dibagi ke dalam 3 kelompok bidang yaitu, ekonomi, sosial dan spasial. "Diharapkan dengan adanya pengelompokan bidang keahlian dapat meningkatkan kualitas output, clarity of direction dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, berpendapat Indonesia mengalami stagnan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020. Hal ini menjadi konsen pemerintah bagaimana meningkatkan east of doing business di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui reformasi birokrasi.
"Saat ini pemerintah fokus pada reformasi birokrasi, yaitu penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," katanya.
Cheka mengatakan, saat ini Indonesia menganut tipe organisasi Hirarchical Organizations. Ke depan, pola tersebut akan berubah menjadi Holactric Organization. Menurutnya, evolusi pekerja di masa depan akan mengalami banyak perubahan, agar efektifitas pekerjaan dapat membaik.
"Akan ada pekerjaan yang hilang dan muncul pekerjaan baru," ujarnya.
Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DI Yogyakarta, AA Suwantoro berpandangan, mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat memiliki tantangan, di antaranya disrupsi teknologi, akselerasi digital informasi, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan kebijakan, generasi milenial dan pandemi Covid-19.
Adapun peran fungsional perencana sesuai keahliannya dibagi ke dalam 3 kelompok bidang yaitu, ekonomi, sosial dan spasial. "Diharapkan dengan adanya pengelompokan bidang keahlian dapat meningkatkan kualitas output, clarity of direction dan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial)," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, berpendapat Indonesia mengalami stagnan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018-2020. Hal ini menjadi konsen pemerintah bagaimana meningkatkan east of doing business di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menyederhanakan proses perizinan usaha melalui reformasi birokrasi.
"Saat ini pemerintah fokus pada reformasi birokrasi, yaitu penyederhanaan eselonisasi birokrasi menjadi dua level, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi," katanya.
Cheka mengatakan, saat ini Indonesia menganut tipe organisasi Hirarchical Organizations. Ke depan, pola tersebut akan berubah menjadi Holactric Organization. Menurutnya, evolusi pekerja di masa depan akan mengalami banyak perubahan, agar efektifitas pekerjaan dapat membaik.
"Akan ada pekerjaan yang hilang dan muncul pekerjaan baru," ujarnya.
Kepala Bidang Pengendalian Bappeda DI Yogyakarta, AA Suwantoro berpandangan, mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat memiliki tantangan, di antaranya disrupsi teknologi, akselerasi digital informasi, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan kebijakan, generasi milenial dan pandemi Covid-19.
Lihat Juga :
