KSP Klaim Reformasi Birokrasi Sudah di Jalan yang Benar
Selasa, 28 September 2021 - 15:30 WIB
loading...
Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan agenda reformasi birokrasi merupakan visi Presiden Jokowi yang menjadi salah satu prioritas utama untuk menunjang pembangunan. Foto/KSP
A
A
A
JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) , Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan agenda reformasi birokrasi merupakan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi salah satu prioritas utama untuk menunjang pembangunan.
"Walaupun dalam keadaan pandemi, seluruh jajaran pemerintah tidak boleh lengah dalam pencapaian dalam bidang hukum dan pemerintahan, termasuk menjaga kinerja birokrasi yang semakin membaik," ujar Dani, sapaan akrabnya melalui rilis resmi, Selasa (28/9/2021). Baca juga: Menaker: Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Hal tersebut disampaikan oleh Dani untuk menyikapi rilis skor Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia. Di dalam penilaian ini, skor Indonesia meningkat tajam dari tahun sebelumnya (60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100).
Skor Indonesia ini adalah yang terbaik ke-4 di ASEAN dengan kenaikan peringkat yang signifikan dari peringkat 84 menjadi 73. Skor dan peringkat ini lebih baik dibandingkan negara lain seperti Rusia, Brazil, Turki, Meksiko, Filipina, dan Thailand.
Dani menyampaikan peningkatan skor efektivitas pemerintah ini adalah apresiasi sekaligus cambuk bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. "Oleh karena itu, capaian baik ini harus dijaga secara bersama-sama dan konsisten oleh semua pihak," terangnya.
Lebih lanjut, Dani menyampaikan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi akan terus dikawal KSP untuk mewujudkan visi dan prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak yang sebaiknya jangan ada semangat surut sedikit pun, apalagi jika ada kepentingan politik praktis jangka pendek yang berpotensi membuat langkah mundur reformasi birokrasi yang sudah on the right track ini," imbuh dia. Baca juga: Moeldoko: Tak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit-belit
Indeks Efektivitas Pemerintah mengukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia dengan parameter yang diukur yaitu kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.
"Walaupun dalam keadaan pandemi, seluruh jajaran pemerintah tidak boleh lengah dalam pencapaian dalam bidang hukum dan pemerintahan, termasuk menjaga kinerja birokrasi yang semakin membaik," ujar Dani, sapaan akrabnya melalui rilis resmi, Selasa (28/9/2021). Baca juga: Menaker: Reformasi Birokrasi melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
Hal tersebut disampaikan oleh Dani untuk menyikapi rilis skor Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia. Di dalam penilaian ini, skor Indonesia meningkat tajam dari tahun sebelumnya (60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100).
Skor Indonesia ini adalah yang terbaik ke-4 di ASEAN dengan kenaikan peringkat yang signifikan dari peringkat 84 menjadi 73. Skor dan peringkat ini lebih baik dibandingkan negara lain seperti Rusia, Brazil, Turki, Meksiko, Filipina, dan Thailand.
Dani menyampaikan peningkatan skor efektivitas pemerintah ini adalah apresiasi sekaligus cambuk bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. "Oleh karena itu, capaian baik ini harus dijaga secara bersama-sama dan konsisten oleh semua pihak," terangnya.
Lebih lanjut, Dani menyampaikan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi akan terus dikawal KSP untuk mewujudkan visi dan prioritas Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak yang sebaiknya jangan ada semangat surut sedikit pun, apalagi jika ada kepentingan politik praktis jangka pendek yang berpotensi membuat langkah mundur reformasi birokrasi yang sudah on the right track ini," imbuh dia. Baca juga: Moeldoko: Tak Boleh Ada Lagi Pungli dan Perizinan Berbelit-belit
Indeks Efektivitas Pemerintah mengukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia dengan parameter yang diukur yaitu kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.
(kri)
Lihat Juga :
