Bencana Tidak Kenal Waktu, Kepala BMKG: Idealnya BPBD Beroperasi Full 7 x 24 Jam
Senin, 20 September 2021 - 11:13 WIB
loading...
Kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) Dwikorita Karnawati menegaskan mitigasi bencana atau pun sistem peringatan dini tidak akan berhasil efektif bila hanya dilakukan oleh satu lembaga atau beberapa lembaga yang terfragmentasi/tidak terintegrasi.
Sesuai amanah Perpres No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), semestinya sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari pusat hingga ke daerah.
"Sistem peringatan dini ini terdiri dari bagian hulu dan bagian hilir. Bagian hulu dikoordinasikan oleh BMKG di pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan diseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan media, serta terutama ke pemerintah daerah/BPBD," kata Dwikorita dalam keterangan resminya dikutip, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Kepala BMKG Sebut Mitigasi Gempa dan Tsunami dengan Teknologi
Sedangkan di bagian hilir, kata Dwikorita, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan/diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di hilir.
Sementara itu, dari fact finding di lapangan, Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami. Di antaranya jam operasional BPBD kabupaten/kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke Pemerintah Daerah (BPBD) tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.
Sesuai amanah Perpres No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS), semestinya sistem peringatan dini harus dioperasikan dengan kolaborasi yang holistik dan terintegrasi, secara menerus, berkelanjutan, yang dilakukan oleh berbagai pihak/lembaga dari pusat hingga ke daerah.
"Sistem peringatan dini ini terdiri dari bagian hulu dan bagian hilir. Bagian hulu dikoordinasikan oleh BMKG di pusat, fokus pada hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan diseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan media, serta terutama ke pemerintah daerah/BPBD," kata Dwikorita dalam keterangan resminya dikutip, Senin (20/9/2021).
Baca juga: Kepala BMKG Sebut Mitigasi Gempa dan Tsunami dengan Teknologi
Sedangkan di bagian hilir, kata Dwikorita, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima BPBD atau Pusdalops, kemudian secara seketika oleh BPBD disebarkan/diamplifikasi ke warga masyarakat yang terdampak di hilir.
Sementara itu, dari fact finding di lapangan, Dwikorita juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami. Di antaranya jam operasional BPBD kabupaten/kota yang belum semua beroperasi 24 jam 7 hari. Akibatnya, tidak jarang pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke Pemerintah Daerah (BPBD) tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.
Lihat Juga :
