Krisdayanti Ungkap Gaji DPR, Formappi: Angka itu Membuat Kita Kejang

JAKARTA - Pengakuan Krisdayanti (KD) soal besaran gaji, tunjangan dan dana reses seorang anggota DPR membuat kaget Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi ). Sebab, pengakuan ibunda Aurel Hermansyah itu merupakan hal yang langka.

Maka itu, Formappi mengapresiasi keberanian KD mengungkap hal itu ke publik dalam sebuah kanal Youtube. “Karena selama ini sangat sulit menjawab, jawaban spontan ketika ditanya kepada anggota DPR berapa gaji dan tunjangan pasti muter-muter jawabannya, sambil menyembunyikan angkanya,” kata Manajer Riset Formappi Lucius Karus dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk “Gaji dan Kinerja Wakil Rakyat yang Terhormat” secara daring, Sabtu (18/9/2021).

Lucius melihat, semua terkejut saat KD mengungkap itu. Tetapi bukan karena baru mengetahui jumlahnya yang cukup fantastis dan apa saja peruntukkannya, melainkan karena besarnya pendapatan seorang anggota DPR ini tidak berkorelasi positif terhadap kinerja DPR.

“Tetapi saya kira angka itu membuat kita terkaget-kaget dan kejang, justru dengan anggaran sebesar itu, dengan tunjangan sebesar itu kita tidak melihat tidak ada efeknya pada kinerja DPR,” ujarnya.

Misalnya, Lucius mencontohkan, berbicara anggaran Rp400 juta untuk penyerapan aspirasi atau apapun istilahnya, tentu dalam konteks bagaimana anggota DPR menjalankan penyerapan aspirasi dari dapilnya itu. Tetapi, seberapa banyak kebijakan yang lahir di DPR ini berdasarkan aspirasi masyarakat.

Baca juga: Presiden PKS Bicara Duet Anies-Sandi 2024, Jubir: CLBK Dong

“Kita lihat seberapa kemudian kebijakan di DPR lahir dari perjuangan aspirasi yang dilakukan anggota, mungkin dengan hitungan jari tidak akan cukup untuk menghitung aspirasi yang tidak teraktualisasikan melalui kebijakan-kebijakan DPR,” kritik Lucius.

Oleh karena itu, menurut Lucius, wajar kalau kemudian masyarakat terkejut saat tahu angkanya yang begitu besar. Dengan angka yang begitu besar, tidak pernah kemudian terwujud melalui hasil kerja yang maksimal. Perlu juga jadi catatan yang belum disampaikan mengenai pelaporan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang dicairkan dalam mekanisme lumpsum.

“Anggaran itu gelondongan diterima pada anggota lalu akan dilaporkan, tetapi bukan laporan itu yang diberikan untuk pencairan dana reses begitunya, tapi laporan kegiatan yang dilaporkan oleh anggota untuk reses berikutnya jadi alasan untuk pencairan reses berikutnya,” terangnya.

Sehingga, kata dia, pertanggungjawaban dana reses jadi tidak penting, karena hanya usulan program berikutnya yang membuat dana reses akan cair. Dengan begitu, sulit sekali untuk mempertanggungjawabkan apakah betul dana reses dipergunakan untuk penyerapan masyarakat.

Faktanya, anggaran itu ditransfer melalui rekening pribadi, dicairkan dengan mekansime lumpsum, dan tidak ada pertanggungjawaban yang rigid dan membuka ruang bagi penyalahgunaan dana reses dan serap aspirasi itu. Terlebih, Lucius menambahkan, faktanya bahwa ada anggota DPR yang tidak pernah turun ke dapil.

Lantas bagaimana dengan pertanggungjawabannya dengan dana tersebut. Meksipun, ia meyakini masih ada anggota DPR yang serius menjadi wakil rakyat, dan ada juga yang tidak. Tetapi perlu diingat bahwa DPR dikaruniai oleh 3 fungsi, contoh fungsi legislasi yang selama 2 tahun terakhir ini baru 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang berhasil disahkan. Meskipun DPR banyak membahas RUU, tapi yang dinilai itu hasil UU-nya.

“Mungkin DPR memang bekerja setiap hari, tapi tidak kemudian jadi alasan membenarkan hasil kerja mereka hanya 4 RUU prioritas dalam 2 tahun, yang begini-begini yang membuat kita merasa DPR yang menyembunyikan dalam tanda petik tunjangan yang mereka terima selama ini bukan tanpa alasan, mereka nampak mungkin punya rasa malu untuk menyampaikan secara lantang kepada publik ketika kemudian tahu kinerjanya,” sesal Lucius.