KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR, Ini Nama-namanya
Jum'at, 17 September 2021 - 15:56 WIB
loading...
Pimpinan Komisi Yudisial menyerahkan 11 nama calon hakim agung 2021 ke pimpinan DPR. Foto/Dok.SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menyerahkan 11 nama calon hakim agung (CHA) 2021 ke pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penyerahan 11 nama calon hakim agung (CHA) itu dilakukan di ruang rapat pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (17/9/2021).
"CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR," ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).
Daftar nama calon hakim agung untuk kamar pidana yakni Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA), Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA), Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA), Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA), Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung).
Lalu, Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA), Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA), dan Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang). Untuk CHA kamar perdata yakni Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten) dan Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA).
Sedangkan CHA kamar militer yakni Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama). Mukti menyampaikan bahwa MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.
Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA. Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi. "Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir," kata Mukti.
Para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, serta wawancara. "Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret - 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring, ada 45 CHA yang ditanyakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu," tutur Mukti.
Setelah proses wawancara, lanjut Mukti, KY kemudian menetapkan sebanyak 11 orang CHA dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
"KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas," tambah Mukti.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 150 Perwira Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
“Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” tegas Puan.
Hari ini Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon hakim agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon hakim agung akan dilaksanakan pada Senin 20 September sampai dengan Selasa 21 September 2021 di Gedung DPR RI.
"CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR," ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya, Jumat (17/9/2021).
Daftar nama calon hakim agung untuk kamar pidana yakni Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA), Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan MA), Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA), Prim Haryadi (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA), Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung).
Lalu, Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada MA), Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA), dan Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang). Untuk CHA kamar perdata yakni Ennid Hasanuddin (Hakim Pengadilan Tinggi Banten) dan Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus MA).
Sedangkan CHA kamar militer yakni Brigjen TNI Tama Ulinta Br Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama). Mukti menyampaikan bahwa MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.
Namun, dalam seleksi kali ini KY hanya mengirimkan 11 nama dari 13 kebutuhan MA. Mukti menuturkan, 2 orang CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak terpenuhi. "Kebutuhan 2 CHA untuk kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak tidak dapat dipenuhi karena tidak ada calon yang lulus seleksi hingga tahap akhir," kata Mukti.
Para CHA telah menjalani rangkaian seleksi di KY, yaitu dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, serta wawancara. "Setelah dilaksanakan seleksi administrasi pada 27 Maret - 4 April 2021, KY menyatakan 116 orang lulus. Selanjutnya para CHA mengikuti seleksi kualitas secara daring, ada 45 CHA yang ditanyakan lulus. Pada seleksi kesehatan dan kepribadian, KY menyatakan ada 24 orang CHA yang lulus. Terakhir, para CHA mengikuti wawancara pada 3-7 Agustus 2021 lalu," tutur Mukti.
Setelah proses wawancara, lanjut Mukti, KY kemudian menetapkan sebanyak 11 orang CHA dinyatakan lulus yang selanjutya diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
"KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas," tambah Mukti.
Baca juga: Panglima TNI Mutasi 150 Perwira Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, proses seleksi calon hakim agung di DPR akan dilakukan secara transparan kepada publik. Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon Hakim Agung yang disampaikan ke DPR telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
“Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” tegas Puan.
Hari ini Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon hakim agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon hakim agung akan dilaksanakan pada Senin 20 September sampai dengan Selasa 21 September 2021 di Gedung DPR RI.
(rca)
Lihat Juga :
