PPKM Terus Berlanjut, Pemerintah Diminta Tak Bikin Kebijakan Tumpang Tindih

JAKARTA - Grafik penularan virus Corona (Covid-19) di Indonesia tetap menunjukkan ada penambahan kasus pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). Hal ini pun menuai masukan dari politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).

Baca juga: PPKM Level 3, Bekasi Minta Tempat Hiburan Malam Dibuka

Menurut Bambang, saat kebijakan PPKM darurat dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, penularan Covid-19 malah naik 1-2 kali, juga jumlah kematiannya naik hampir 2 sampai dengan 3 kalinya data 3 Juli sampai 26 Juli 2021.

Baca juga: Mgdalenaf Bagikan Trik Pesan Makanan lewat GoFood Saat PPKM

"Dan saat PPKM itu di longgarkan, level 4 dan turun hingga ke level 2 jumlah kasus baru menurun tajam. Ini bukti bahwa beban masyarakat menjadi berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu," kata Bambang, Jumat (10/9/2021).

"Termasuk di Surabaya dan di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan kepada masyarakat yang menggunakan transportasi publik," tambahnya,

Karena masyarakat kata Bambang, yang menggunakan transportasi publik terutama jarak jauh, baik dengan pesawat maupun kapal laut dan kereta api, merupakan kegiatan yang sesaat dan singkat bagi seluruh kegiatan masyarakat itu sendiri.

Sebetulnya menurut dia, Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dengan persyaratan yang begitu ribet dan tumpang tindih, harusnya pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan transportasi pribadi yang sulit dipantau.

"Sehingga dengan transportasi publik pergerakan masyarakat bisa dipantau lebih maksimal, karena identitas KTP terdata di transportasi publik. Jadi persyaratan tumpang tindih antara vaksin 2 kali maupun Antigen dan PCR yang menjadi beban masyarakat menggunakan transportasi publik supaya ditinjau ulang," ungkapnya.

Dikatakan Bambang, bila vaksin dari pemerintah ini bisa dipercaya dan bagus efikasinya, seharusnya tidak perlu dengan persyaratan lainnya, antigen atau PCR.

"Yang terpenting ditransportasi publik syarat protap kesehatan Covid-19 jaga jarak, pakai masker tetap dilakukan," ungkap BHS, yang juga ketua harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Dikatakan BHS, persyaratan menggunakan transportasi publik dengan Antigen dan PCR yang berlaku satu hari atau dua hari sebelum bepergian, tidak menjamin bahwa mereka bebas dari terpaparnya Covid-19.

Karena selama setelah melaksanakan tes Antigen dan PCR mereka masih menunggu hasilnya , antara satu jam sampai dengan satu hari. Selama mereka menunggu hasil satu hari apakah tidak bisa tertular penyakit, selama perjalanan di darat.

"Karena, bisa saja mereka tertular dalam 1 detik atau setelah itu. Selama mereka menunggu hasil dalam satu jam atau satu hari apakah tidak bisa tertular penyakit. Kemudian, selama perjalanan di darat apakah ada jaminan untuk tidak tertular. ini tidak ada alasan bagi para pengguna transportasi publik harus antigen atau PCR. Karena, bisa saja mereka tertular dalam hitungan menit ataupun detik," tutupnya.