Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos di Tapal Batas Indonesia-PNG Lancar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keroom, Provinsi Papua, Kamis (9/9/2021). Daerah tersebut merupakan wilayah tapal batas negeri antara Indonesia dengan Papua Nugini.
Pada kunjungan kerja itu, Menko PMK memastikan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga ke perbatasan. "Saya ditemani Bapak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Sekda melakukan uji petik di wilayah Papua khususnya Kabupaten Keroom untuk mengetahui distribusi dan mata rantai bantuan-bantuan sosial yang ada di lapangan," ujar Menko PMK dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Muhadjir menyebut berdasarkan hasil pantauan dan laporan penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah di atas 90%. Akan tetapi, untuk dana desa masih relatif rendah di bawah 70%. Sedangkan, pemanfaatan Kartu Sembako dan PKH diketahui sudah cukup memadai.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan manfaat dari program bansos itu dengan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang tersedia. "Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok karena di sini penyandang ISPA tinggi dan salah satu penyebabnya adalah rokok. Jangan sampai bansos dipakai untuk beli rokok," tegasnya.
Selain mengecek bansos, Menko PMK juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Keroom. Banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni dan perlu dibantu sehingga nanti akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah.
"Tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati, pembangunan di Keroom ini sudah cukup baik tapi hanya perlu dipercepat. Termasuk untuk peremajaan kembali kebun sawit yang sudah tidak produktif lagi karena sebenarnya kesejahteraan masyarakat di sini juga banyak ditopang oleh perkebunan sawit," jelas Muhadjir.
Bupati Kabupaten Keroom Piter Gusbager mengungkapkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan wilayah sejalan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati Keroom yang sedang berjalan. Dia menjamin tidak ada pemerataan pembangunan yang hanya terfokus melayani di wilayah atau distrik tertentu. Pun, itu sudah mulai dilakukan di semua distrik dengan penyebaran 49 BTS Bakti Kominfo tidak ada lagi blankspot di daerah Keroom pada 2022.
"Itu di bidang telekomunikasi. Di bidang lain, seperti pendidikan yaitu pembangunan sekolah dan distribusi guru, puskesmas, distribusi nakes semua kita lakukan. Yang diperlukan adalah dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif terhadap program pemerintah termasuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Keroom yang saat ini baru 31%," tandas Piter.
Pada kunjungan kerja itu, Menko PMK memastikan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga ke perbatasan. "Saya ditemani Bapak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Sekda melakukan uji petik di wilayah Papua khususnya Kabupaten Keroom untuk mengetahui distribusi dan mata rantai bantuan-bantuan sosial yang ada di lapangan," ujar Menko PMK dikutip dari keterangan tertulis resmi.
Muhadjir menyebut berdasarkan hasil pantauan dan laporan penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah di atas 90%. Akan tetapi, untuk dana desa masih relatif rendah di bawah 70%. Sedangkan, pemanfaatan Kartu Sembako dan PKH diketahui sudah cukup memadai.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan manfaat dari program bansos itu dengan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang tersedia. "Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok karena di sini penyandang ISPA tinggi dan salah satu penyebabnya adalah rokok. Jangan sampai bansos dipakai untuk beli rokok," tegasnya.
Selain mengecek bansos, Menko PMK juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Keroom. Banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni dan perlu dibantu sehingga nanti akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah.
"Tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati, pembangunan di Keroom ini sudah cukup baik tapi hanya perlu dipercepat. Termasuk untuk peremajaan kembali kebun sawit yang sudah tidak produktif lagi karena sebenarnya kesejahteraan masyarakat di sini juga banyak ditopang oleh perkebunan sawit," jelas Muhadjir.
Bupati Kabupaten Keroom Piter Gusbager mengungkapkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan wilayah sejalan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati Keroom yang sedang berjalan. Dia menjamin tidak ada pemerataan pembangunan yang hanya terfokus melayani di wilayah atau distrik tertentu. Pun, itu sudah mulai dilakukan di semua distrik dengan penyebaran 49 BTS Bakti Kominfo tidak ada lagi blankspot di daerah Keroom pada 2022.
"Itu di bidang telekomunikasi. Di bidang lain, seperti pendidikan yaitu pembangunan sekolah dan distribusi guru, puskesmas, distribusi nakes semua kita lakukan. Yang diperlukan adalah dukungan dari masyarakat, partisipasi aktif terhadap program pemerintah termasuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Keroom yang saat ini baru 31%," tandas Piter.
(cip)