Pemerintah Diharapkan Tak Hapus Proyek Pesawat Warisan BJ Habibie
loading...
Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha berharap pemerintah tidak menghapus proyek warisan Presiden BJ Habibie, yakni pengembangan pesawat R80 dari PSN. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha berharap pemerintah tidak menghapus proyek warisan Presiden BJ Habibie, yakni pengembangan pesawat R80 dari proyek strategis nasional (PSN) .
Tamliha mengatakan, pengembangan pesawat R80 sebenarnya patut dimaknai untuk keperluan angkutan domestik yang tepat untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. (Baca juga: Proyek Pesawat 'Warisan' BJ Habibie Diganti dengan Drone)
"Angkutan udara domestik jangan dipahami semata-mata sebagai angkutan orang, melainkan juga barang yang terutama pangan," ujar Syaifullah Tamliha kepada SINDOnews, Sabtu (30/5/2020).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan Pulau Jawa yang padat penduduknya mengalami degradasi lahan pertanian yang makin menyempit. Sehingga, lanjut dia, rawan kekurangan pangan sangat memerlukan impor domestik dari Kalimantan dan Sulawesi yang biasanya surplus pangan disertai dengan produksi beras dan ikan yang berlimpah.
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I ini menuturkan jika mengandalkan angkutan laut sangat rentan ketika gelombang laut yang sedang tinggi.
"Atas hakikat fungsinya tersebut saya berharap Presiden Jokowi tidak menghapusnya dari program strategis industri nasional, sebab drone tidak bisa menggantikan posisi pesawat R80," jelasnya. (Baca juga: Kak Seto: Hargai Sikap Orang Tua Murid Tak Izinkan Anak ke Sekolah )
Selain itu, kata dia, drone lebih tepat hanya untuk keperluan intelijen dan perang. "Kita kan tidak sedang menghadapi perang konvensional. Yang kita butuhkan kan perang melawan impor pangan," pungkasnya.
Tamliha mengatakan, pengembangan pesawat R80 sebenarnya patut dimaknai untuk keperluan angkutan domestik yang tepat untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. (Baca juga: Proyek Pesawat 'Warisan' BJ Habibie Diganti dengan Drone)
"Angkutan udara domestik jangan dipahami semata-mata sebagai angkutan orang, melainkan juga barang yang terutama pangan," ujar Syaifullah Tamliha kepada SINDOnews, Sabtu (30/5/2020).
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan Pulau Jawa yang padat penduduknya mengalami degradasi lahan pertanian yang makin menyempit. Sehingga, lanjut dia, rawan kekurangan pangan sangat memerlukan impor domestik dari Kalimantan dan Sulawesi yang biasanya surplus pangan disertai dengan produksi beras dan ikan yang berlimpah.
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I ini menuturkan jika mengandalkan angkutan laut sangat rentan ketika gelombang laut yang sedang tinggi.
"Atas hakikat fungsinya tersebut saya berharap Presiden Jokowi tidak menghapusnya dari program strategis industri nasional, sebab drone tidak bisa menggantikan posisi pesawat R80," jelasnya. (Baca juga: Kak Seto: Hargai Sikap Orang Tua Murid Tak Izinkan Anak ke Sekolah )
Selain itu, kata dia, drone lebih tepat hanya untuk keperluan intelijen dan perang. "Kita kan tidak sedang menghadapi perang konvensional. Yang kita butuhkan kan perang melawan impor pangan," pungkasnya.
(kri)
Explore More