PKS: Pemerintah Tak Akuntabel Dalam Tangani Pandemi Covid-19
Jum'at, 20 Agustus 2021 - 10:54 WIB
loading...
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menilai penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah tidak akuntabel. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.
Menurut dia, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukan pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur (akuntabel).
"Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Baca juga: Satgas Ungkap Indikasi Jika Covid-19 Berubah Menjadi Endemi
Anggota Komisi VII DPR ini menambahkan, seharusnya Pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM. Misalnya, berapa target kasus tambahan positif harian, berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian, berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari.
"Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," ujarnya.
Menutut dia, dengan indikator yang jelas ini rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.
"Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19," tutur dia melanjutkan.
Mulyanto pun menyinggung pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan kemarin. Ia melihat, presiden tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022. "Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," katanya.
Baca juga: Amendemen UUD 1945 saat Ini Dinilai Tak Tepat, PKS: Rakyat Sedang Susah
Menurut Mulyanto, selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Sebab, masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.
Dia meminta pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.
"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya. Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini," pungkasnya.
Menurut dia, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukan pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur (akuntabel).
"Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Baca juga: Satgas Ungkap Indikasi Jika Covid-19 Berubah Menjadi Endemi
Anggota Komisi VII DPR ini menambahkan, seharusnya Pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM. Misalnya, berapa target kasus tambahan positif harian, berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian, berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari.
"Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," ujarnya.
Menutut dia, dengan indikator yang jelas ini rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.
"Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19," tutur dia melanjutkan.
Mulyanto pun menyinggung pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan kemarin. Ia melihat, presiden tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022. "Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," katanya.
Baca juga: Amendemen UUD 1945 saat Ini Dinilai Tak Tepat, PKS: Rakyat Sedang Susah
Menurut Mulyanto, selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Sebab, masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.
Dia meminta pemerintah membuat peta jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.
"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya. Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
