Ketua Banggar DPR Optimistis Target Realistis RAPBN 2022
Senin, 16 Agustus 2021 - 20:22 WIB
loading...
A
A
A
Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022. Secara umum Nota Keuangan RAPBN 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.
Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022. "Sehingga Target RAPBN 2022 secara objektif memang sangat realistis," katanya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi. Padahal tantangan menghadapi pandemi covid19 masih sangat besar.
Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah. Karena itu, Said berharap segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid-19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional ke depan.
"Pandemi Covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita ke depan," ujarnya.
Menurutnya, target pertumbuhan PDB 2022 sebesar 5-5,5% bisa diraih bila pada tahun ini (2021) pertumbuhan PDB minimal 3,3%. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa 2 kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3% sebagai baseline.
"Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2% akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7%," katanya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan hampir sepertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan desa. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022. "Sehingga Target RAPBN 2022 secara objektif memang sangat realistis," katanya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi. Padahal tantangan menghadapi pandemi covid19 masih sangat besar.
Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah. Karena itu, Said berharap segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid-19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional ke depan.
"Pandemi Covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita ke depan," ujarnya.
Menurutnya, target pertumbuhan PDB 2022 sebesar 5-5,5% bisa diraih bila pada tahun ini (2021) pertumbuhan PDB minimal 3,3%. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa 2 kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3% sebagai baseline.
"Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2% akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7%," katanya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan hampir sepertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan desa. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Lihat Juga :
