Ketua DPR Minta Aparat Tindak Tegas Mafia Obat Terapi COVID-19
Sabtu, 31 Juli 2021 - 20:58 WIB
loading...
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengutuk praktik mafia obat terlebih untuk obat terapi COVID-19. Dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat dan harga yang wajar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengutuk praktik mafia obat terlebih untuk obat terapi COVID-19 . Dia meminta pemerintah memastikan ketersediaan obat dan harga yang wajar.
“Di mana empati ketika orang sakit masih harus membayar harga mahal dan obat ditimbun demi keuntungan ekonomi? Tindak tegas semua mafia obat,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021). Baca juga: Masyarakat hingga Pejabat Kota Apresiasi Aksi Jemput Bola Vaksinasi Covid-19
Puan Maharani mengapresiasi sejumlah upaya yang mengungkap aksi penimbunan obat COVID-19 berikut tindakan tegas dari aparat. Dia meminta temuan-temuan itu ditindaklanjuti dengan mengurai jaringan di baliknya.
Kesehatan dikatakan adalah salah satu mandat paling mendasar yang harus dijamin oleh negara. Oleh sebab itu negara harus benar-benar hadir dan memberi perlindungan, termasuk dengan menyediakan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk jaminan ketersediaan obat yang ampuh dan terjangkau.
“Perbanyak pula riset di dalam negeri untuk penyediaan obat, termasuk obat terapi untuk COVID-19. Dorong industri nasional untuk menggeluti bidang ini juga. Pangkas jalur-jalur birokrasi dan distribusi yang bisa menjadi celah bagi mafia bermain di situ,” kata Puan.
Lebih lanjut perihal harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan terapi COVID-19 sudah diatur lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021. Ia meminta aturan ini benar-benar dikawal dan menjadi patokan harga obat terapi COVID-19.
“Harus ada tindakan tegas untuk memastikan HET obat terapi COVID-19 ini berlaku nyata. Ketersediaan harus dijamin sehingga harga juga terkendali sesuai ketentuan HET,” jelas Puan.
Dugaan keberadaan mafia obat terus mencuat di pemberitaan sejak pandemi menerjang pada tahun lalu. Harga obat-obat yang digunakan dalam rangkaian penanganan COVID-19 pun terpantau membumbung di pasaran, kalaupun tersedia.
“Kenaikan harga dan kelangkaan obat yang terjadi saat ini sudah tidak wajar. Bongkar dan tindak mafia obat tanpa pandang bulu! Negara harus hadir dengan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengatasi ini. Jaga kepercayaan rakyat,” tandas Puan.
Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih terjadi, sejumlah pengungkapan dugaan praktik mafia obat terus muncul di pemberitaan. Salah satu yang terbaru adalah fakta harga obat terapi COVID-19 di Papua yang mencapai Rp25 juta.
Sebelumnya, aparat kepolisian telah pula menggerebek gudang obat di kawasan Jakarta Barat yang menimbun obat-obatan termasuk obat terapi COVID-19. Penggerebekan juga dilakukan kepolisian di Bogor, Jawa Barat, terhadap puluhan pelaku penimbun obat terapi COVID-19 dan tabung oksigen. Baca juga: COVID-19 di DIY Mulai Melambat, Penambahan Kasus Turun Dari 1.932 Jadi 1.552
“Orang sakit masih harus berhadapan dengan permainan harga obat terapi COVID-19 dan alat kesehatan seperti ini tidak boleh ditolerir,” tandas Puan.
“Di mana empati ketika orang sakit masih harus membayar harga mahal dan obat ditimbun demi keuntungan ekonomi? Tindak tegas semua mafia obat,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/7/2021). Baca juga: Masyarakat hingga Pejabat Kota Apresiasi Aksi Jemput Bola Vaksinasi Covid-19
Puan Maharani mengapresiasi sejumlah upaya yang mengungkap aksi penimbunan obat COVID-19 berikut tindakan tegas dari aparat. Dia meminta temuan-temuan itu ditindaklanjuti dengan mengurai jaringan di baliknya.
Kesehatan dikatakan adalah salah satu mandat paling mendasar yang harus dijamin oleh negara. Oleh sebab itu negara harus benar-benar hadir dan memberi perlindungan, termasuk dengan menyediakan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk jaminan ketersediaan obat yang ampuh dan terjangkau.
“Perbanyak pula riset di dalam negeri untuk penyediaan obat, termasuk obat terapi untuk COVID-19. Dorong industri nasional untuk menggeluti bidang ini juga. Pangkas jalur-jalur birokrasi dan distribusi yang bisa menjadi celah bagi mafia bermain di situ,” kata Puan.
Lebih lanjut perihal harga eceran tertinggi (HET) untuk obat-obatan terapi COVID-19 sudah diatur lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021. Ia meminta aturan ini benar-benar dikawal dan menjadi patokan harga obat terapi COVID-19.
“Harus ada tindakan tegas untuk memastikan HET obat terapi COVID-19 ini berlaku nyata. Ketersediaan harus dijamin sehingga harga juga terkendali sesuai ketentuan HET,” jelas Puan.
Dugaan keberadaan mafia obat terus mencuat di pemberitaan sejak pandemi menerjang pada tahun lalu. Harga obat-obat yang digunakan dalam rangkaian penanganan COVID-19 pun terpantau membumbung di pasaran, kalaupun tersedia.
“Kenaikan harga dan kelangkaan obat yang terjadi saat ini sudah tidak wajar. Bongkar dan tindak mafia obat tanpa pandang bulu! Negara harus hadir dengan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengatasi ini. Jaga kepercayaan rakyat,” tandas Puan.
Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang masih terjadi, sejumlah pengungkapan dugaan praktik mafia obat terus muncul di pemberitaan. Salah satu yang terbaru adalah fakta harga obat terapi COVID-19 di Papua yang mencapai Rp25 juta.
Sebelumnya, aparat kepolisian telah pula menggerebek gudang obat di kawasan Jakarta Barat yang menimbun obat-obatan termasuk obat terapi COVID-19. Penggerebekan juga dilakukan kepolisian di Bogor, Jawa Barat, terhadap puluhan pelaku penimbun obat terapi COVID-19 dan tabung oksigen. Baca juga: COVID-19 di DIY Mulai Melambat, Penambahan Kasus Turun Dari 1.932 Jadi 1.552
“Orang sakit masih harus berhadapan dengan permainan harga obat terapi COVID-19 dan alat kesehatan seperti ini tidak boleh ditolerir,” tandas Puan.
(kri)
Lihat Juga :
