KPK Tegaskan Tuntutan terhadap Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan, Bukan Pengaruh Opini
loading...
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (batik biru) menjalani sidang lanjutan virtual atau online di Gedung Merah Putih KPK Kuninga degan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan, tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara merupakan hasil dari analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan atas dasar opini dari masyarakat.
"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud, bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak mana pun," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (29/7/2021).
Ali menambahkan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar tim jaksa dalam menuntut Juliari Batubara baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda hingga pencabutan hak politik. Ia pun menjelaskan alasan pihaknya tidak menuntut hukuman seumur hidup atau ancaman hukuman mati terhadap Juliari Batubara. Sebab, pasal yang digunakan merupakan pasal suap.
"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," bebernya.
Lebih lanjut, kata Ali, pihaknya juga telah mengajukan pemberatan tuntutan terhadap Juliari. Salah satunya dengan menuntut adanya pembayaran uang pengganti. Juliari wajib membayar uang pengganti, jika tidak, akan diganti dengan pidana penjara.
"Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara Tipikor, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," kata Ali.
"Namun, Jaksa KPK tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari P Batubara ini dan kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Jaksa juga menuntut agar Juliari didenda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.
Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut agar Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Juliari diberi waktu untuk membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.
"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud, bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak mana pun," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (29/7/2021).
Ali menambahkan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar tim jaksa dalam menuntut Juliari Batubara baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda hingga pencabutan hak politik. Ia pun menjelaskan alasan pihaknya tidak menuntut hukuman seumur hidup atau ancaman hukuman mati terhadap Juliari Batubara. Sebab, pasal yang digunakan merupakan pasal suap.
"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," bebernya.
Lebih lanjut, kata Ali, pihaknya juga telah mengajukan pemberatan tuntutan terhadap Juliari. Salah satunya dengan menuntut adanya pembayaran uang pengganti. Juliari wajib membayar uang pengganti, jika tidak, akan diganti dengan pidana penjara.
"Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara Tipikor, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," kata Ali.
"Namun, Jaksa KPK tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari P Batubara ini dan kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Jaksa juga menuntut agar Juliari didenda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.
Selain pidana penjara dan denda, jaksa juga menuntut agar Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar. Juliari diberi waktu untuk membayar uang pengganti satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkracht.
Explore More