Pengamat Nilai Perpanjangan PPKM Level 4 Indikasi Pemerintah Tak Konsisten
loading...
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga menilai perpanjangan PPKM ini mengindikadikan pemerintah inkonsisten. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Desember 2021. Perpanjangan kali ini dengan memberi kelonggaran pada pasar tradisional, warung makan, dan sektor UMKM lainnya.
Namun, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga menilai perpanjangan PPKM ini mengindikadikan pemerintah inkonsisten. Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun disisi lain tetap memperpanjang PPKM. "Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM," kata Jamil kepada wartawan, Senin (26/7/2021).
Dengan memperpanjang PPKM Level 4, kata dia, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif. Masalah kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang lebih efektif. Evaluasi juga perlu difokuskan pada koordintor PPKM. "Sebab, sebagus apa pun kebijakan yang diambil namun bila koordinatornya tidak dipercaya, maka sebagian masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah," terangnya.
Sebab, menurut mantan Dekan Fikom IISIP ini, salah satu penyebab sebagian masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM karena masalah trust. Hal ini sudah berulang diungkap namun Presiden Jokowi tetap saja mempercayakan koordinator PPKM kepada Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Jamil khawatir perpanjangan PPKM Level 4 ini tidak akan membawa dampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19 kalau masalah trust ini tidak diatasi. Sebagian masyarakat akan tetap sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil. "Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin menukik tajam. Kalau ini yang terjadi, perpanjangan PPKM dihawatirkan tidak akan menurunkan kasus Covid-19 secara siginifikan," ungkap Jamil.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar sebaiknya Menko Luhut ditepikan dari penanganan Covid-19 dan Jokowi yang langsung mengambil alih. "Presiden Jokowi sudah saatnya mengambil tongkat komando memimpin PPKM. Kan tahu, kepercayaan masyarakat kembali pulih bila Presiden Jokowi yang jadi komando PPKM," sarannya.
Namun, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga menilai perpanjangan PPKM ini mengindikadikan pemerintah inkonsisten. Di satu sisi menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun disisi lain tetap memperpanjang PPKM. "Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM," kata Jamil kepada wartawan, Senin (26/7/2021).
Dengan memperpanjang PPKM Level 4, kata dia, menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif. Masalah kebijakan ini seharusnya di evaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang lebih efektif. Evaluasi juga perlu difokuskan pada koordintor PPKM. "Sebab, sebagus apa pun kebijakan yang diambil namun bila koordinatornya tidak dipercaya, maka sebagian masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah," terangnya.
Sebab, menurut mantan Dekan Fikom IISIP ini, salah satu penyebab sebagian masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM karena masalah trust. Hal ini sudah berulang diungkap namun Presiden Jokowi tetap saja mempercayakan koordinator PPKM kepada Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Jamil khawatir perpanjangan PPKM Level 4 ini tidak akan membawa dampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19 kalau masalah trust ini tidak diatasi. Sebagian masyarakat akan tetap sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil. "Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin menukik tajam. Kalau ini yang terjadi, perpanjangan PPKM dihawatirkan tidak akan menurunkan kasus Covid-19 secara siginifikan," ungkap Jamil.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar sebaiknya Menko Luhut ditepikan dari penanganan Covid-19 dan Jokowi yang langsung mengambil alih. "Presiden Jokowi sudah saatnya mengambil tongkat komando memimpin PPKM. Kan tahu, kepercayaan masyarakat kembali pulih bila Presiden Jokowi yang jadi komando PPKM," sarannya.
(cip)
Lihat Juga :
