Mardani Ali Sera: Wajar Masyarakat Tidak Puas dengan Penanganan COVID-19
Kamis, 28 Mei 2020 - 11:11 WIB
loading...
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dalam menangani pandemi COVID-19 .
Indobarometer merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasaan masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, 53,8% masyarakat menyatakan tidak puas dengan cara Presiden Jokowi menangani COVID-19. (Baca juga: Pemerintah Benahi Dulu Masalah Dasar Penanganan COVID-19 Sebelum Bicara New Normal)
“Saya sih menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Kalau istilah milenialnya, pemerintah banyak “labilnya” dan membuat ambyar kebijakan,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (28/5/2020).
Dia menggunakan beberapa indikator mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan secara baik. Pemerintah, menurutnya, sejak awal masa pandemi COVID-19 terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus Sars Cov-II sudah masuk ke Indonesia. Hal itu telah disampaikan lembaga dunia dan peneliti.
“Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’, ‘COVID-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit’, dan lain-lain,” tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Alumni Universitas Indonesia itu menerankan penanganan dampak multisektoral dari pandemi COVID-19 terkesan lemah dan lambat. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemahnya permasalahan data.
Pemerintah harus menjadikan survei Indobarometer itu sebagai bahan evaluasi diri agar penanganan COVID-19 lebih baik lagi. Mardani berharap Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjadikan survei itu sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi. (Baca juga: Kata PDIP soal Kebijakan Jokowi tentang 'New Normal')
“Harusnya melibatkan para pakar/scientist dalam membuat (kebijakan) dan berbasis data). Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW,” pungkasnya.
Indobarometer merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasaan masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Hasilnya, 53,8% masyarakat menyatakan tidak puas dengan cara Presiden Jokowi menangani COVID-19. (Baca juga: Pemerintah Benahi Dulu Masalah Dasar Penanganan COVID-19 Sebelum Bicara New Normal)
“Saya sih menilai wajar publik tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Jokowi. Kalau istilah milenialnya, pemerintah banyak “labilnya” dan membuat ambyar kebijakan,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (28/5/2020).
Dia menggunakan beberapa indikator mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan secara baik. Pemerintah, menurutnya, sejak awal masa pandemi COVID-19 terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus Sars Cov-II sudah masuk ke Indonesia. Hal itu telah disampaikan lembaga dunia dan peneliti.
“Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’, ‘COVID-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit’, dan lain-lain,” tutur Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Alumni Universitas Indonesia itu menerankan penanganan dampak multisektoral dari pandemi COVID-19 terkesan lemah dan lambat. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemahnya permasalahan data.
Pemerintah harus menjadikan survei Indobarometer itu sebagai bahan evaluasi diri agar penanganan COVID-19 lebih baik lagi. Mardani berharap Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjadikan survei itu sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi. (Baca juga: Kata PDIP soal Kebijakan Jokowi tentang 'New Normal')
“Harusnya melibatkan para pakar/scientist dalam membuat (kebijakan) dan berbasis data). Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW,” pungkasnya.
(kri)
