Perpanjangan PPKM Darurat Dinilai untuk Kebaikan Bersama
Rabu, 21 Juli 2021 - 21:44 WIB
loading...
Pengendara melintasi pos penyekatan PPKM Darurat Jawa-Bali di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021). FOTO/MPI/FAISAL RAHMAN
A
A
A
JAKARTA - Perpanjangan PPKM Darurat hingga Minggu, 25 Juli 2021, dinilai untuk kebaikan bersama. Pemerintah akan melakukan pelonggaran secara bertahap pada 26 Juli jika kasus COVID-19 menurun selama perpanjangan PPKM Darurat itu.
Ketua Pusat Koalisi Rakyat (PAKAR), Razikin menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang menunggangi krisis kesehatan yang sedang ditangani menjadi krisis politik. Padahal situasi ini merupakan situasi unpredictable dan serba sulit.
Pada titik itu, menurut dia, diperlukan kerja sama semua pihak, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat. Razikin berharap semua elemen bangsa bergotong-royong mencari jalan penyelesaian COVID-19.
Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, MUI Minta Prokes Covid-19 Diperketat
"Tidak boleh ada kelompok yang menunggangi krisis kesehatan ini untuk menyudutkan pemerintah, perpanjangan PPKM itu harus kita maknai sebagai upaya menciptakan common good, bonum commune atau kebaikan bersama," kata Razikin, Rabu (21/7/2021).
Dia menambahkan, yang perlu didorong sekarang adalah pemerintah harus melakukan dua hal. Pertama, program vaksinasi dipercepat dan diperluas dengan herd immunity segera terbentuk, dengan demikian tingkat penyebaran Covid-19 bisa ditekan.
Kedua, pemerintah melakukan pembagian insentif dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terutama yang paling membutuhkan. Hal lain yang tak kalah penting, menurut dia, adalah diperlukan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dan mempermudah masyarakat mengaksesnya.
Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan Lengkap Syarat Perjalanan
"Seperti yang kebijakan Pak Erick Thohir lewat BUMN Kimia Farma menyediakan obat-obatan di seluruh jaringan Kimia Farma seluruh Indonesia," kata Razikin yang juga Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok tertentu yang menunggangi situasi sekarang untuk mencari keuntungan ekonomi dan politik. "Aparat penegak keamanan harus sigap menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara-cara persuasif dan humanis berkomunikasi dengan masyarakat," kata Razikin.
Ketua Pusat Koalisi Rakyat (PAKAR), Razikin menilai ada kelompok-kelompok tertentu yang menunggangi krisis kesehatan yang sedang ditangani menjadi krisis politik. Padahal situasi ini merupakan situasi unpredictable dan serba sulit.
Pada titik itu, menurut dia, diperlukan kerja sama semua pihak, baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat. Razikin berharap semua elemen bangsa bergotong-royong mencari jalan penyelesaian COVID-19.
Baca juga: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat, MUI Minta Prokes Covid-19 Diperketat
"Tidak boleh ada kelompok yang menunggangi krisis kesehatan ini untuk menyudutkan pemerintah, perpanjangan PPKM itu harus kita maknai sebagai upaya menciptakan common good, bonum commune atau kebaikan bersama," kata Razikin, Rabu (21/7/2021).
Dia menambahkan, yang perlu didorong sekarang adalah pemerintah harus melakukan dua hal. Pertama, program vaksinasi dipercepat dan diperluas dengan herd immunity segera terbentuk, dengan demikian tingkat penyebaran Covid-19 bisa ditekan.
Kedua, pemerintah melakukan pembagian insentif dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terutama yang paling membutuhkan. Hal lain yang tak kalah penting, menurut dia, adalah diperlukan penyediaan obat-obatan yang terjangkau dan mempermudah masyarakat mengaksesnya.
Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ini Aturan Lengkap Syarat Perjalanan
"Seperti yang kebijakan Pak Erick Thohir lewat BUMN Kimia Farma menyediakan obat-obatan di seluruh jaringan Kimia Farma seluruh Indonesia," kata Razikin yang juga Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Terakhir, dia mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok tertentu yang menunggangi situasi sekarang untuk mencari keuntungan ekonomi dan politik. "Aparat penegak keamanan harus sigap menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara-cara persuasif dan humanis berkomunikasi dengan masyarakat," kata Razikin.
(abd)
Lihat Juga :
