Banyak Nakes Mundur, Ketua DPD RI: Pemerintah Harus Percepat Pembayaran Insentif
loading...
A
A
A
"Nakes dan rumah sakit ini peranannya sangat utama. Harus jadi fokus pemerintah. Banyak RS di daerah-daerah yang menggaji nakes, honorer maupun relawannya dengan klaim dari pemerintah ini. Jika tidak segera dibayarkan tentu mereka pun tidak bisa memenuhi hak para nakes," jelas dia.
"Kita tahu ada prosedur dan aturan main dalam pengajuan klaim, tetapi karena kondisi darurat saya kira hal ini bisa disederhanakan namun cepat dan tepat. Apalagi menurut Pemerintah dalam laporan APBN 2020 anggaran kesehatan sudah tersedia dari hasil utang SBN. Jadi seharusnya birokrasinya tidak berbelit," sambungnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyoroti keinginan pemerintah mempercepat pengangkatan 2.000 dokter baru lulus tahun ini agar bisa ikut serta menangani kondisi darurat pandemi. Menurut LaNyalla, semua tergantung pada komitmen pemerintah, terutama dalam memenuhi hak kesejahteraan para dokter muda itu.
"Jangan sampai pemerintah ingin cepat mengangkat mereka namun lambat dalam gaji. Artinya dokter-dokter itu bisa segera bertugas dengan jaminan insentif atau gajinya dipastikan aman."
"Kita tahu ada prosedur dan aturan main dalam pengajuan klaim, tetapi karena kondisi darurat saya kira hal ini bisa disederhanakan namun cepat dan tepat. Apalagi menurut Pemerintah dalam laporan APBN 2020 anggaran kesehatan sudah tersedia dari hasil utang SBN. Jadi seharusnya birokrasinya tidak berbelit," sambungnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga menyoroti keinginan pemerintah mempercepat pengangkatan 2.000 dokter baru lulus tahun ini agar bisa ikut serta menangani kondisi darurat pandemi. Menurut LaNyalla, semua tergantung pada komitmen pemerintah, terutama dalam memenuhi hak kesejahteraan para dokter muda itu.
"Jangan sampai pemerintah ingin cepat mengangkat mereka namun lambat dalam gaji. Artinya dokter-dokter itu bisa segera bertugas dengan jaminan insentif atau gajinya dipastikan aman."
(zik)