Jika PPKM Darurat Diperpanjang, DPR Minta Aturannya Jangan Bikin Bingung Masyarakat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Darurat hingga 6 minggu. Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa (12/7/2021) kemarin.

Menanggapi hal itu, Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, Sahroni melihat bahwa PPKM Darurat masih dibutuhkan demi menekan laju penyebaran Covid-19. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan ini.

"Pemerintah juga harus betul-betul memastikan bahwa warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, dan nggak bisa makan kalau enggak keluar rumah," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Luhut: Jika Kasus Covid Belum Turun PPKM Darurat Diperpanjang

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat perlu benar-benar menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan di berbagai daerah.

"Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM misalnya, itu mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti inilah yang harus diantisipasi sekali oleh pemerintah, mengingat kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," katanya.

Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena hal ini sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat. "Aturan seperti misalnya perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh, nah itu menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya gimana. Agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," kata Sahroni.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pemkot Bogor Dukung PPKM Darurat Diperpanjang