Respons Legislator PKB tentang Komersialisasi Vaksinasi Gotong Royong
Rabu, 14 Juli 2021 - 02:22 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah menyesalkan dengan beredarnya kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai komersialisasi vaksin gotong royong. Foto/Rico Afrido Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah menyesalkan dengan beredarnya kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai komersialisasi vaksin gotong royong oleh perusahaan anak usaha BUMN yakni Kimia Farma. Namun, dia mengapresiasi kerja keras Kemenkes dan Satgas Covid-19 dalam pencegahan penularan Covid-19.
Baca juga: Menlu Retno: Dikuasai Amerika dan Eropa, Membuat Distribusi Vaksin Dunia Masih Timpang
"Kebijakan vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan semua pihak termasuk saya sebagai anggota komisi IX karena belum pernah ada pembahasan tersebut," ujar Nadlifah, Selasa (13/7/2021).
Dia menambahkan, sejumlah perusahaan beberapa hari lalu mengeluhkan susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah di roadmap Kemenkes dan Komisi IX DPR. Justru yang muncul dan ramai di lapangan adalah komersialisasi vaksin gotong royong individual.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Vaksin Berbayar
"Kami bersepakat untuk berupaya mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan. Untuk itu kami mendorong vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong lain yang muncul," tuturnya.
Menurut Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kemunculan komersialisasi vaksin gotong royong jelas menciderai kerja keras Kemenkes sendiri dalam penanganan cCovid-19. "Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Untuk itu kami meminta Kemenkes mensegerakan dan mempermudah akses dan pelanksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan," kata Kapoksi Komisi IX Fraksi PKB ini.
Nadlifah sangat berharap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja untuk dikawal betul. "Yang terjadi di lapangan hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja," pungkasnya.
Baca juga: Menlu Retno: Dikuasai Amerika dan Eropa, Membuat Distribusi Vaksin Dunia Masih Timpang
"Kebijakan vaksin gotong royong individu yang dikomersilkan sungguh mengejutkan semua pihak termasuk saya sebagai anggota komisi IX karena belum pernah ada pembahasan tersebut," ujar Nadlifah, Selasa (13/7/2021).
Dia menambahkan, sejumlah perusahaan beberapa hari lalu mengeluhkan susahnya mendapatkan akses vaksinasi gotong royong yang sudah di roadmap Kemenkes dan Komisi IX DPR. Justru yang muncul dan ramai di lapangan adalah komersialisasi vaksin gotong royong individual.
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Cabut Kebijakan Vaksin Berbayar
"Kami bersepakat untuk berupaya mempercepat produktifitas perusahaan dalam rangka mengurangi pengangguran dengan cara vaksinasi bagi semua karyawan perusahaan. Untuk itu kami mendorong vaksin gotong royong bagi perusahaan bisa disegerakan. Ini malah vaksinasi gotong royong lain yang muncul," tuturnya.
Menurut Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kemunculan komersialisasi vaksin gotong royong jelas menciderai kerja keras Kemenkes sendiri dalam penanganan cCovid-19. "Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga. Untuk itu kami meminta Kemenkes mensegerakan dan mempermudah akses dan pelanksanaan vaksinasi gotong royong bagi perusahaan," kata Kapoksi Komisi IX Fraksi PKB ini.
Nadlifah sangat berharap akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja untuk dikawal betul. "Yang terjadi di lapangan hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan mereka kesulitan untuk mendapat akses vaksin gotong royong untuk para tenaga kerja," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
