PKS Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius Soal Penyediaan Fasilitas Isoman
Selasa, 13 Juli 2021 - 08:04 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera mengadakan fasilitas isoman bagi masyarakat. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) , Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera mengadakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi masyarakat. Hal ini menyusul tingginya kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini.
Mufida mengatakan beberapa pekan terakhir keterisian tempat tidur (BOR) sangat tinggi dan membuat banyak rumah sakit penuh dan kewalahan. Akhirnya, kata dia, banyak masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 diminta untuk melakukan isoman. Baca juga: Luhut Ngaku Ditelepon Jokowi Tiga Kali Sehari Cek PPKM Darurat
"Salah satu problemnya adalah tata laksana isoman di rumah apa memadai sarananya. Apa kamar mandinya terpisah? Banyak keluarga terutama di daerah yang kamar mandi hanya satu. Akhirnya tata laksana isoman tidak memadai," ujar Mufida saat dihubungi MNC Portal Media, Senin (12/7/2021) malam.
Apalagi, dia mendapatkan berita terkait banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal saat melakukan isoman di rumah. Tak hanya itu, pelaksaan isoman ini juga akhirnya berisiko tinggi terhadap penularan kepada anggota keluarga lainnya.
"Maka solusinya harus ada fasilitas isoman oleh Pemda maupun Satgas COVID-19 nasional," katanya.
Politikus PKS itu berpendapat bahwa penambahan dan operasional ruang-ruang isoman harus disegerakan untuk digunakan isolasi pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Menurutnya, saat ini banyak klaster keluarga dan klaster warga banyak muncul karena isolasi mandiri di rumah yang tidak memadai.
"Pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah dalam penyediaan ruang-ruang isolasi seperti penggunaan beberapa Rusunawa yang masih kosong misalnya dalam penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan serta penyediaan tenaga medis dan obat-obatan pendukung," tutur dia. Baca juga: Soal Komersialisasi Vaksin, Komisi IX DPR Akan Cecar Menkes dalam Raker Hari Ini
Tak hanya itu, Mufida memandang bahwa penyedian ruang-ruang isoman juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. "Misalnya dengan pemanfaatan hotel-hotel yang banyak di kota-kota besar saat ini tingkat okupasinya juga menurun drastis. Hal ini pernah dilakukan oleh pemerintah," tutupnya.
Mufida mengatakan beberapa pekan terakhir keterisian tempat tidur (BOR) sangat tinggi dan membuat banyak rumah sakit penuh dan kewalahan. Akhirnya, kata dia, banyak masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 diminta untuk melakukan isoman. Baca juga: Luhut Ngaku Ditelepon Jokowi Tiga Kali Sehari Cek PPKM Darurat
"Salah satu problemnya adalah tata laksana isoman di rumah apa memadai sarananya. Apa kamar mandinya terpisah? Banyak keluarga terutama di daerah yang kamar mandi hanya satu. Akhirnya tata laksana isoman tidak memadai," ujar Mufida saat dihubungi MNC Portal Media, Senin (12/7/2021) malam.
Apalagi, dia mendapatkan berita terkait banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal saat melakukan isoman di rumah. Tak hanya itu, pelaksaan isoman ini juga akhirnya berisiko tinggi terhadap penularan kepada anggota keluarga lainnya.
"Maka solusinya harus ada fasilitas isoman oleh Pemda maupun Satgas COVID-19 nasional," katanya.
Politikus PKS itu berpendapat bahwa penambahan dan operasional ruang-ruang isoman harus disegerakan untuk digunakan isolasi pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Menurutnya, saat ini banyak klaster keluarga dan klaster warga banyak muncul karena isolasi mandiri di rumah yang tidak memadai.
"Pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah dalam penyediaan ruang-ruang isolasi seperti penggunaan beberapa Rusunawa yang masih kosong misalnya dalam penyediaan perlengkapan yang dibutuhkan serta penyediaan tenaga medis dan obat-obatan pendukung," tutur dia. Baca juga: Soal Komersialisasi Vaksin, Komisi IX DPR Akan Cecar Menkes dalam Raker Hari Ini
Tak hanya itu, Mufida memandang bahwa penyedian ruang-ruang isoman juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. "Misalnya dengan pemanfaatan hotel-hotel yang banyak di kota-kota besar saat ini tingkat okupasinya juga menurun drastis. Hal ini pernah dilakukan oleh pemerintah," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
