Sekum Muhammadiyah Nilai Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat Tidak Realistis
Jum'at, 09 Juli 2021 - 07:39 WIB
loading...
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menilai usulan agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19 tidak realistis. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai usulan agar pemerintah menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terpapar virus Covid-19 tidak realistis. Adapun usulan tersebut dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irine Rumaseuw.
"Usulan itu tidak realistis. Dalam pelayanan kesehatan tidak boleh ada diskriminasi baik jabatan, agama, suku, ekonomi, jenis kelamin, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya," kata Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Jumat (9/7/2021).
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara.
Baca juga: Wasekjen PAN Usul RS Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun
Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
"Kemenkes harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus di istimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline dalam Webinar Persepsi Netizen terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Namun faktanya, saat Covid-19 ini melonjak, ada salah satu pejabat negara yang datang ke emergency salah satu RS tapi tidak mendapatkan pelayanan atau terlunta-lunta.
Baca juga: Heboh RS Khusus Pejabat, Petinggi PAN Luruskan Pernyataan Rekannya: Rakyat yang Seharusnya Dapat RS Sekelas Pejabat
Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Irvan menjelaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
"Usulan itu tidak realistis. Dalam pelayanan kesehatan tidak boleh ada diskriminasi baik jabatan, agama, suku, ekonomi, jenis kelamin, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya," kata Abdul Mu'ti kepada SINDOnews, Jumat (9/7/2021).
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan diperlukan adanya Rumah Sakit (RS) khusus menangani pejabat negara.
Baca juga: Wasekjen PAN Usul RS Khusus Pejabat, Febri Diansyah: Ide Paling Brilian dalam 100 Tahun
Menurutnya, RSPAD Gatot Soebroto yang memang sering dan banyak merawat pejabat negara, tapi begitu Corona lahir hingga meledak, kata dia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seolah tidak sanggup.
"Kemenkes harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus di istimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline dalam Webinar Persepsi Netizen terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Namun faktanya, saat Covid-19 ini melonjak, ada salah satu pejabat negara yang datang ke emergency salah satu RS tapi tidak mendapatkan pelayanan atau terlunta-lunta.
Baca juga: Heboh RS Khusus Pejabat, Petinggi PAN Luruskan Pernyataan Rekannya: Rakyat yang Seharusnya Dapat RS Sekelas Pejabat
Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan disampaikan Rosaline adalah pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Irvan menjelaskan, PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat.
(abd)
Lihat Juga :
