APKI Dukung Grand Bargain 2.0 untuk Perbaikan Sistem Kemanusiaan Global

Sementara itu, anggota AP-KI dari Sejajar Puji Pujiono menjelaskan di negara-negara rawan bencana seperti Indonesia, respons kemanusiaan harus menjadi suatu life skill seperti halnya P3K. "Semua pemda dan LSM lokal harus menguasainya, dan mampu melaksanakan ketika diperlukan dimana saja dan dkapan saja,” kata Puji Pujiono.

Akuntabilitas sistem kemanusiaan yang vertikal ke atas juga menjadi aspek yang disoroti oleh AP-KI. "Sudah saatnya akuntabilitas sistem dan bantuan kemanusiaan yang selama ini mengarah ke atas pada donor dan lembaga internasional diputar secara radikal menjadi akuntabilitas kepada komunitas terdampak” ucap anggota AP-KI dan Humanitarian Forum Indonesia Muhammad Ali Yusuf.

Anggota AP-KI, Maria Lauranti, menyampaikan, dengan keikutsertaan dalam proses Grand Bargain 2.0, diharapkan sistem kemanusiaan menjadi lebih baik, terutama di Indonesia, dimana CSO/LSM lokal sudah cukup berpengalaman untuk berdiri sama tinggi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan INGOs dalam menegakkan prinsip dan praktik baik sistem kemanusiaan.

“Grand Bargain 2.0 harus menjadi titik tolak perbaikan sistem kemanusiaan yang melalui penguatan organisasi masyarakat sipil dan LSM, tidak hanya efektif tetapi juga akuntabel dan terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana dan di bawah SDGs,” kata Maria.