Tekan Covid-19, Ketua PPK Kosgoro Apresiasi Pemerintah Terapkan PPKM Darurat

"Berdasarkan hal itu, pemerintah harus selalu berhati-hati di dalam bertindak atau membuat kebijakan-kebijakan. Apabila kebijakan yang mengarah kepada lockdown atau kekarantinaan wilayah, sebab jika kebijakan demikian diambil pemerintah. Maka pemerintah mau tidak mau harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar masyarakat Indonesia," jelas Herry.

Untuk langkah selanjutnya, menurutnya, pemerintah harus tetap melakukan pengetatan pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas masyarakat, terutama aktifitas kerumunan yang terjadi di masyarakat. "PPKM selama ini sudah efektif untuk menekan laju kenaikan Covid, namun tetap membutuhkan kerja sama yang baik dari masyarakat. Seperti di Dapil Solo Raya, yang kebetulan saya bina secara politik sebagai basis konstituen Golkar itu sudah cukup baik. Tinggal dilanjutkan sisi pengawasan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di dapil Solo Raya tidak melonjak angkanya," paparnya.

Optimalisasi pelaksanaan vaksinasi di Dapil Solo Raya yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten dan Boyolali, dinyatakan Herry juga sudah berjalan dengan baik. "Sangat baik apabila pemerintah melakukan percepatan vaksinanasi dengan target 1 juta dosis per hari di seluruh Indonesia. Untuk pengadaan rumah isolasi karena peningkatan bed occupancy rate (BOR), tentunya harus menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah di Dapil Solo Raya tersebut, agar penyebaran Covid-19 yang ada di 4 kabupaten/kota ini dapat segera di cegah semaksimal mungkin," tegasnya.

Herry menyatakan dukungannya dan imbauan pada seluruh konstituennya untuk tetap mengikuti dan mentaati segala anjuran, aturan atau pun kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk menjaga kesehatan serta selalu bahagia. "Prokes 5M syarat utama menekan Covid-19: Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilisasi," pungkasnya.