Waspadai Varian Lambda, PPKM Darurat Harus Diikuti Pengetatan Pintu Masuk Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta meminta agar varian baru virus Corona (Covid-19) yakni, varian Lambda yang saat ini telah menyebar di 29 negara terutama di wilayah Amerika Latin, perlu segera diantisipasi dengan adanya kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia. Hal ini untuk mencegah varian baru ini masuk ke Indonesia sebagaimana 2 varian sebelumnya.

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Bahkan, kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal, rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. "Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," ujarnya.

Apalagi, Sukamta melihat bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia. "Sudah berulang kali ada sorotan masyarakat masuknya ratusan TKA dari China, juga ratusan warga India, semua yang datang dari luar negeri punya potensi membawa virus, meski mereka sudah melakukan tes Covid. Oleh sebab dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mmengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan," beber Sukamta.

Oleh karena itu, legislator Dapil Yogyakarta ini meminta agar pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus Corona, apalagi varian baru yang lebih mudah menular dan dengan gejala yang lebih berat.

"Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan," harap Sukamta.