Kritik Jokowi Akun BEM UI Diretas, Demokrat Dorong DPR Pakai Hak Interpelasi
Senin, 28 Juni 2021 - 17:00 WIB
loading...
A
A
A
Menurut politikus senior Partai Demokrat ini, jelas soal peretasan ini tidak boleh dianggap enteng. Kejadian ini bisa dialami siapa saja, termasuk pada parpol koalisi pemerintah dan juga anggota DPR. Apalagi sekitar 2023 nanti, pasti akan terjadi hal yang alami, yakni melebarnya jarak politik antara parpol dengan pemerintah, karena agenda 5 tahunan pemilihan presiden.
Untuk itu, Rachland menyarankan, penting bagi tiap parpol untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda.
Baca juga: Meme Kritik Jokowi Trending, Netizen Berharap Kampus Lain Ikuti BEM UI
"Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian?," usup Rachland.
Rachland menambahkan, memanh belum tentu benar bahwa pemerintah adalah pelakunya. Tapi kasus-kasus peretasan yang berkesan sistematik itu juga rasanya mustahil dilakukan tanpa alat. Maka suatu pertanggungjawaban demokratis perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah. "Sebab sedikit sulit untuk menganggap bahwa warga negara biasa memiliki alat untuk meretas," pungkasnya.
Untuk itu, Rachland menyarankan, penting bagi tiap parpol untuk menggunakan fraksinya di DPR untuk menyoal masalah ini. Jangan sampai mereka ikut jadi korban hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda.
Baca juga: Meme Kritik Jokowi Trending, Netizen Berharap Kampus Lain Ikuti BEM UI
"Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian?," usup Rachland.
Rachland menambahkan, memanh belum tentu benar bahwa pemerintah adalah pelakunya. Tapi kasus-kasus peretasan yang berkesan sistematik itu juga rasanya mustahil dilakukan tanpa alat. Maka suatu pertanggungjawaban demokratis perlu dikejar oleh DPR pada pemerintah. "Sebab sedikit sulit untuk menganggap bahwa warga negara biasa memiliki alat untuk meretas," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
