La Nyalla Minta Maksimalkan Aspal Buton untuk Hentikan Impor

Jum'at, 18 Juni 2021 - 19:36 WIB
loading...
A A A
Dia menambahkan, Indonesia bisa mengurangi sebagian impor aspal minyak dari 1 juta ton per tahun menjadi 650.000 ton per tahun. Hanya saja upaya-upaya tersebut dianggap masih kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh inti substansi.

“Karena nyatanya kita masih tetap menjadi importir aspal minyak. Kita masih belum mampu berswasembada aspal. Aspal Buton pun masih belum mampu menjadi ‘tuan rumah di negeri sendiri’,” ujarnya.

Baca juga: Eijkman: Ada 4 Sifat Varian Baru Covid-19 yang Wajib Diwaspadai

Menurut dia, peringatan satu abad aspal Buton harus menjadi tahun bersejarah. Momen tersebut menjadi tonggak nasionalisme sebagai bangsa Indonesia dengan menjadikan aspal Buton sebagai pengganti aspal minyak impor.

“Hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan visi besar kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Terutama dengan cadangan deposit aspal Buton yang sangat melimpah, dan mampu menggantikan aspal minyak impor yang jumlahnya sebesar 1 juta ton per tahun,” tuturnya.

La Nyalla mengatakan, untuk menggantikan aspal minyak impor 1 juta ton per tahun, aspal Buton harus diproses terlebih dahulu menjadi aspal Buton "full" ekstraksi. Teknologi untuk melakukan proses ekstraksi secara andal dan ekonomis sekarang ini pun sudah ada.

“Dengan asumsi kandungan bitumen rata-rata adalah 20 persen, maka untuk menghasilkan aspal Buton ‘full’ ekstraksi sejumlah 1 juta ton per tahun, diperlukan bahan baku sebanyak 5 juta ton per tahun,” tuturnya.

Dengan mengetahui inti permasalahan aspal Buton itu, La Nyalla mengimbau pemerintah segera mengupayakan sejumlah langkah-langkah strategis. Pemerintah dinulai harus membuat road map untuk mampu menggantikan 1 juta ton per tahun aspal minyak impor dengan 1 juta ton per tahun aspal Buton "full" ekstraksi dalam kurun waktu 10 tahun.

“Pemerintah harus melakukan asesmen dan pengkajian yang mendalam terhadap kehandalan dan keekonomian dari teknologi ekstraksi,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan pemerintah menunjuk sebuah BUMN atau BUMD untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. La Nyalla menambahkan, Pemerintah harus melakukan penataan ulang IUP-IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk mendukung penyediaan bahan baku 5 juta ton per tahun dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Pemerintah harus menghentikan impor aspal minyak dan menggantikannya dengan aspal Buton ‘full’ ekstraksi secara bertahap,” tegasnya.

La Nyalla menyebut, tahun 2024 tidak akan lama lagi. Oleh karena itu Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, taktis dan strategis agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan jadwal dalam road map.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Aspal Buton, Ketika...
Aspal Buton, Ketika Sumber Daya Alam Lari dari Asalnya
DPD RI Gelar DPD Award...
DPD RI Gelar DPD Award 2025 Perdana, Sultan Najamudin: Saatnya Temukan Pahlawan Lokal di Daerah
Ribuan Kantong Darah...
Ribuan Kantong Darah Terkumpul, Aksi DPD RI Selaras Asta Cita Presiden Prabowo
KPK Sebut KONI Jawa...
KPK Sebut KONI Jawa Timur Terima Dana Hibah dari APBD
Pakar Hukum Nilai Kasus...
Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan
Cegah Persepsi Negatif,...
Cegah Persepsi Negatif, KPK Diminta Transparan Terkait Penggeledahan Rumah La Nyalla
Indonesia Pilih Aspal...
Indonesia Pilih Aspal Buton Ketimbang Impor, Bisa Hemat Rp4 Triliun
Kekayaan La Nyalla Mattalitti,...
Kekayaan La Nyalla Mattalitti, Segini yang Dilaporkan ke KPK
Rumah La Nyala Mattalitti...
Rumah La Nyala Mattalitti Digeledah, KPK: Terkait Jabatannya di KONI Jatim
Rekomendasi
Wisata Berbasis Budaya,...
Wisata Berbasis Budaya, Tabanan Gelar Parade Gebogan dan Baleganjur
Dewi Perssik Bagikan...
Dewi Perssik Bagikan Kabar Terbaru Tio Pakusadewo usai Dirawat Akibat Gangguan Jantung
BTS Pilih Konser di...
BTS Pilih Konser di GBK Ketimbang JIS, Pramono: Yang Penting Pajaknya Masuk Jakarta
Berita Terkini
Komnas HAM Diminta Awasi...
Komnas HAM Diminta Awasi Dugaan Kriminalisasi dan Penahanan Sulaiman
Kejari Jaksel Ungkap...
Kejari Jaksel Ungkap Alasan Kabulkan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa
Prabowo Teken UU Polri,...
Prabowo Teken UU Polri, Atur Jabatan Sipil, Usia Pensiun, hingga Rekrutmen Disabilitas
Kejaksaan Kabulkan Penangguhan...
Kejaksaan Kabulkan Penangguhan Penahanan, Dokter Tifa: Kebenaran Tak Padam di Negara Kita
GNB Bahas RUU Polri...
GNB Bahas RUU Polri saat Bertemu Megawati
Breaking News, Kejaksaan...
Breaking News, Kejaksaan Kabulkan Penangguhan Penahanan Roy Suryo dan Dokter Tifa!
Infografis
IRGC Siapkan Jebakan...
IRGC Siapkan Jebakan Maut untuk Armada Amerika Serikat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved