La Nyalla Minta Maksimalkan Aspal Buton untuk Hentikan Impor

Jum'at, 18 Juni 2021 - 19:36 WIB
loading...
A A A
Dia menambahkan, Indonesia bisa mengurangi sebagian impor aspal minyak dari 1 juta ton per tahun menjadi 650.000 ton per tahun. Hanya saja upaya-upaya tersebut dianggap masih kurang tepat sasaran dan tidak menyentuh inti substansi.

“Karena nyatanya kita masih tetap menjadi importir aspal minyak. Kita masih belum mampu berswasembada aspal. Aspal Buton pun masih belum mampu menjadi ‘tuan rumah di negeri sendiri’,” ujarnya.

Baca juga: Eijkman: Ada 4 Sifat Varian Baru Covid-19 yang Wajib Diwaspadai

Menurut dia, peringatan satu abad aspal Buton harus menjadi tahun bersejarah. Momen tersebut menjadi tonggak nasionalisme sebagai bangsa Indonesia dengan menjadikan aspal Buton sebagai pengganti aspal minyak impor.

“Hal itu seharusnya bisa dilakukan dengan visi besar kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Terutama dengan cadangan deposit aspal Buton yang sangat melimpah, dan mampu menggantikan aspal minyak impor yang jumlahnya sebesar 1 juta ton per tahun,” tuturnya.

La Nyalla mengatakan, untuk menggantikan aspal minyak impor 1 juta ton per tahun, aspal Buton harus diproses terlebih dahulu menjadi aspal Buton "full" ekstraksi. Teknologi untuk melakukan proses ekstraksi secara andal dan ekonomis sekarang ini pun sudah ada.

“Dengan asumsi kandungan bitumen rata-rata adalah 20 persen, maka untuk menghasilkan aspal Buton ‘full’ ekstraksi sejumlah 1 juta ton per tahun, diperlukan bahan baku sebanyak 5 juta ton per tahun,” tuturnya.

Dengan mengetahui inti permasalahan aspal Buton itu, La Nyalla mengimbau pemerintah segera mengupayakan sejumlah langkah-langkah strategis. Pemerintah dinulai harus membuat road map untuk mampu menggantikan 1 juta ton per tahun aspal minyak impor dengan 1 juta ton per tahun aspal Buton "full" ekstraksi dalam kurun waktu 10 tahun.

“Pemerintah harus melakukan asesmen dan pengkajian yang mendalam terhadap kehandalan dan keekonomian dari teknologi ekstraksi,” ujarnya.

Dia juga mengharapkan pemerintah menunjuk sebuah BUMN atau BUMD untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton. La Nyalla menambahkan, Pemerintah harus melakukan penataan ulang IUP-IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk mendukung penyediaan bahan baku 5 juta ton per tahun dalam waktu 10 tahun ke depan.

“Pemerintah harus menghentikan impor aspal minyak dan menggantikannya dengan aspal Buton ‘full’ ekstraksi secara bertahap,” tegasnya.

La Nyalla menyebut, tahun 2024 tidak akan lama lagi. Oleh karena itu Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, taktis dan strategis agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan jadwal dalam road map.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Aspal Buton, Ketika...
Aspal Buton, Ketika Sumber Daya Alam Lari dari Asalnya
DPD RI Gelar DPD Award...
DPD RI Gelar DPD Award 2025 Perdana, Sultan Najamudin: Saatnya Temukan Pahlawan Lokal di Daerah
Ribuan Kantong Darah...
Ribuan Kantong Darah Terkumpul, Aksi DPD RI Selaras Asta Cita Presiden Prabowo
KPK Sebut KONI Jawa...
KPK Sebut KONI Jawa Timur Terima Dana Hibah dari APBD
Pakar Hukum Nilai Kasus...
Pakar Hukum Nilai Kasus Hukum La Nyalla Terkesan Dipaksakan
Cegah Persepsi Negatif,...
Cegah Persepsi Negatif, KPK Diminta Transparan Terkait Penggeledahan Rumah La Nyalla
Indonesia Pilih Aspal...
Indonesia Pilih Aspal Buton Ketimbang Impor, Bisa Hemat Rp4 Triliun
Kekayaan La Nyalla Mattalitti,...
Kekayaan La Nyalla Mattalitti, Segini yang Dilaporkan ke KPK
Rumah La Nyala Mattalitti...
Rumah La Nyala Mattalitti Digeledah, KPK: Terkait Jabatannya di KONI Jatim
Rekomendasi
Eksplorasi Menyeluruh...
Eksplorasi Menyeluruh Thailand: Keseruan Berwisata di Bangkok dan Pattaya
Wali Kota Tangsel Paparkan...
Wali Kota Tangsel Paparkan Penanganan Kekeringan, Kebakaran, hingga PSEL
AS Gencarkan Serangan...
AS Gencarkan Serangan di Iran, Houthi Izinkan Kapal-kapal China lewat Selat Bab al-Mandeb
Berita Terkini
Pemerintah Perkuat Pengelolaan...
Pemerintah Perkuat Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup via BPDLH
Hormati Putusan MK,...
Hormati Putusan MK, Komdigi Siap Kaji Aturan Kuota Internet
Kasus Korupsi MBG, Kejagung...
Kasus Korupsi MBG, Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Nanik S Deyang
Penipuan Kursus Bahasa...
Penipuan Kursus Bahasa Arab dengan Bonus Umrah Dilaporkan ke Bareskrim, Korban Rugi Ratusan Juta
Apresiasi Kejagung Tegas...
Apresiasi Kejagung Tegas Panggil Eks Jampidsus, Sahroni: Bukti Kejaksaan Tidak Main-main!
Program Magang Nasional,...
Program Magang Nasional, Strategi Pemerintah Tekan Angka Pengangguran
Infografis
3 Syarat Iran di Selat...
3 Syarat Iran di Selat Hormuz: Aturan Ketat untuk Kapal yang Melintas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved