Butuh Pemimpin Kolaboratif yang Mampu Jadi Role Model Instansi Pemerintah
Rabu, 16 Juni 2021 - 19:34 WIB
loading...
Kepala LAN Adi Suryanto bersama Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo berfoto dengan perwakilan peserta PKN Tingkat I Angkatan L di Aula Prof Agus Dwiyanto, Kantor LAN, Selasa (15/6/2021). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan L yang diselenggarakan di Aula Prof Dr Agus Dwiyanto, MPA, Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, Selasa 15 Juni 2021
Tjahjo menjelaskan tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program pemerintah dirasakan masyarakat. Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, diperlukan transformasi struktural, kultural, dan digital yang mengubah kepemimpinan dan budaya, proses dan praktik, output serta layanan, supaya instansi pemerintah terus memperbarui dirinya untuk keberlangsungan masa depan dalam lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks.
“ Reformasi birokrasi jangka pendek yang diinginkan Presiden Jokowi di antaranya diimplementasikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana segenap aparatur pemerintah harus cepat dan berani mengambil keputusan politik pembangunan, mempercepat perizinan, memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Ini inti pokok reformasi birokrasi,” tuturnya dalamsiaran pers LAN kepada SINDOnews, Rabu (16/6/2021).
Menteri Tjahjo juga menyebutkan, tata kelola pemerintahan harus adaptif dengan perubahan teknologi. Tantangan tersebut menuntut seorang pemimpin agar memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia aparatur dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
“Diperlukan transformasi kebijakan dengan pendekatan sistem dan SDM berupa transformasi birokrasi digital dan kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk dapat mengelola perubahan teknologi yang cepat. Untuk memungkinkan pelaksanaan kedua pendekatan tersebut, diperlukan arah kebijakan pembangunan ASN kedepan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar human capital architecture,” tuturnya.
Tjahjo menegaskan pula para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) selain harus memenuhi persyaratan kompetensi ASN juga harus mampu mendemonstrasikannya dan menjadi role model di lingkungan kerjanya. Komponen yang harus menjadi perhatian dari seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan atas tujuan organisasi, strategi konkret untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada Pimpinan Tinggi Madya yang dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat, guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.
“Pada PKN Tingkat I Angkatan L ini mengusung tema ‘Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif Untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi.’ Selain itu, nantinya peserta akan melaksanakan visitasi ke luar negeri. Namun, karena kondisi pandemi maka visitasi dilakukan secara daring. Ada keuntungannya juga, biasanya visitasi hanya ke satu negara, sekarang bisa dilakukan ke empat hingga lima negara,” tuturnya.Baca juga: Covid-19 di Indonesia Makin Mengganas, Ternyata Ini Biang Keladinya!
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan L ini diikuti oleh 42 orang peserta yang berasal dari empat kementerian sejumlah orang, enam lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK)/lembaga tinggi negara (LTN) sembilan orang, lima pemerintah daera, berjumlah lima orang, serta kepolisian berjumlah 21 orang dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
“Pelatihan ini dilakukan secara blended learning, klasikal dan non-klasikal dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Seluruh peserta wajib mengikuti tes antigen terlebih dahulu. Saya meminta semua peserta jujur terhadap kesehatan dan segera melapor apabila ada yang merasa kurang sehat,” tuturnya.Baca juga: Anji Terjerumus Narkoba setelah Teredukasi Buku 'Hikayat Pohon Ganja'
Tjahjo menjelaskan tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program pemerintah dirasakan masyarakat. Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, diperlukan transformasi struktural, kultural, dan digital yang mengubah kepemimpinan dan budaya, proses dan praktik, output serta layanan, supaya instansi pemerintah terus memperbarui dirinya untuk keberlangsungan masa depan dalam lingkungan strategis yang dinamis dan kompleks.
“ Reformasi birokrasi jangka pendek yang diinginkan Presiden Jokowi di antaranya diimplementasikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana segenap aparatur pemerintah harus cepat dan berani mengambil keputusan politik pembangunan, mempercepat perizinan, memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Ini inti pokok reformasi birokrasi,” tuturnya dalamsiaran pers LAN kepada SINDOnews, Rabu (16/6/2021).
Menteri Tjahjo juga menyebutkan, tata kelola pemerintahan harus adaptif dengan perubahan teknologi. Tantangan tersebut menuntut seorang pemimpin agar memiliki kemampuan manajerial sumber daya manusia aparatur dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
“Diperlukan transformasi kebijakan dengan pendekatan sistem dan SDM berupa transformasi birokrasi digital dan kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk dapat mengelola perubahan teknologi yang cepat. Untuk memungkinkan pelaksanaan kedua pendekatan tersebut, diperlukan arah kebijakan pembangunan ASN kedepan dikembangkan berdasarkan prinsip dasar human capital architecture,” tuturnya.
Tjahjo menegaskan pula para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) selain harus memenuhi persyaratan kompetensi ASN juga harus mampu mendemonstrasikannya dan menjadi role model di lingkungan kerjanya. Komponen yang harus menjadi perhatian dari seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan atas tujuan organisasi, strategi konkret untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKN Tingkat I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan kolaboratif pada Pimpinan Tinggi Madya yang dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat, guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata.
“Pada PKN Tingkat I Angkatan L ini mengusung tema ‘Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif Untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi.’ Selain itu, nantinya peserta akan melaksanakan visitasi ke luar negeri. Namun, karena kondisi pandemi maka visitasi dilakukan secara daring. Ada keuntungannya juga, biasanya visitasi hanya ke satu negara, sekarang bisa dilakukan ke empat hingga lima negara,” tuturnya.Baca juga: Covid-19 di Indonesia Makin Mengganas, Ternyata Ini Biang Keladinya!
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan L ini diikuti oleh 42 orang peserta yang berasal dari empat kementerian sejumlah orang, enam lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK)/lembaga tinggi negara (LTN) sembilan orang, lima pemerintah daera, berjumlah lima orang, serta kepolisian berjumlah 21 orang dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
“Pelatihan ini dilakukan secara blended learning, klasikal dan non-klasikal dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Seluruh peserta wajib mengikuti tes antigen terlebih dahulu. Saya meminta semua peserta jujur terhadap kesehatan dan segera melapor apabila ada yang merasa kurang sehat,” tuturnya.Baca juga: Anji Terjerumus Narkoba setelah Teredukasi Buku 'Hikayat Pohon Ganja'
(dam)
Lihat Juga :
