Alpalhankam Rp1.700 Triliun, Pengamat: Itu Rasional, Kita yang Tak Konsisten
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:14 WIB
loading...
A
A
A
Dirinya mengingatkan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah. Dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi
“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tetapi harus didukung dengan alat keamanan atau Alutsista. "Punya tentara tapi gak punya meriam. Enggak punya kapal. Enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujarnya.
Baca juga: Soal Belanja Senjata, Ahli Pertahanan Heran Alpalhankam Rp1.760 T Jadi Polemik
Maka itu, dia mengajak masyarakat mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun yang masih digodok itu. "Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Alutsista. Dia mengaku bakal melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan.
“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tetapi harus didukung dengan alat keamanan atau Alutsista. "Punya tentara tapi gak punya meriam. Enggak punya kapal. Enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujarnya.
Baca juga: Soal Belanja Senjata, Ahli Pertahanan Heran Alpalhankam Rp1.760 T Jadi Polemik
Maka itu, dia mengajak masyarakat mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun yang masih digodok itu. "Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Alutsista. Dia mengaku bakal melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan.
Lihat Juga :
