Ini Alasan Prabowo Pilih Bernegosiasi Langsung dengan Produsen Alutsista
loading...
Prabowo mengaku memilih langsung bernegosiasi dengan produsen alutsista untuk menghindari mafia. Foto/youttube
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungkapkan alasan untuk langsung bernegosiasi dengan produsen alat utama sistem persenjataan ( alutsista ). Tujuannya untuk meminimalisir potensi tindak korupsi ataupun keterlibatan mafia dalam industri pertahanan.
Pernyataan ini dilontarkan Prabowo ketika menjawab pertanyaan Deddy Corbuzier ihwal keberadaan sosok Mafia Alutsista dengan inisial MR yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Mau kita tertibkan, kita minimalkan. Kita susun suatu sistem, sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negosisasi langsung dengan produsen," ucap Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Soal Polemik Alpahankam Rp1.760 T, Prabowo: Masih Digodok, Belum Final
Prabowo pun tak menampik bahwasanya banyak mafia-mafia alutsista berkeliaran. Menurut dia, dengan cara bernegosiasi langsung, maka akan diketahui secara langsung dan jelas berapa harga pembeliaan suatu alat.
Untuk mencegah potensi korupsi dalam pengadaan Alutista tersebut, eks Danjen Kopassus ini menyebut pihaknya akan melibatkan beberapa instansi. Antara lain adalah Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Menurutnya, mereka akan diundang untuk melakukan pemeriksaan sebelum kontrak pengadaan alutsista dinyatakan efektif. Menurutnya, ada tahap-tahap yang musti diperhatikan, keuangan salah satunya. "Kontrak itu kan ada beberapa tahap, jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan ini saya akan minta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," ujarnya.
Baca juga: Jika Popularitas Sama dengan Prabowo, Ganjar Tak Ada Lawan
Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.760
triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik
Prabowo sudah buka suara terkait dengan draf rancangan tersebut. Dia mengatakan draf rancangan tu masih dalam tahap penggodokan dan belum final. "Ada yang mengatakan 'oh Prabowo ingin bikin anggaran Rp1.700 triliun'. Itupun belum disetujui ya, masih digodok," tuturnya.
Pernyataan ini dilontarkan Prabowo ketika menjawab pertanyaan Deddy Corbuzier ihwal keberadaan sosok Mafia Alutsista dengan inisial MR yang belakangan ramai diperbincangkan.
"Mau kita tertibkan, kita minimalkan. Kita susun suatu sistem, sistemnya apa? Jadi sekarang banyak yang saya lakukan, saya negosisasi langsung dengan produsen," ucap Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Soal Polemik Alpahankam Rp1.760 T, Prabowo: Masih Digodok, Belum Final
Prabowo pun tak menampik bahwasanya banyak mafia-mafia alutsista berkeliaran. Menurut dia, dengan cara bernegosiasi langsung, maka akan diketahui secara langsung dan jelas berapa harga pembeliaan suatu alat.
Untuk mencegah potensi korupsi dalam pengadaan Alutista tersebut, eks Danjen Kopassus ini menyebut pihaknya akan melibatkan beberapa instansi. Antara lain adalah Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Menurutnya, mereka akan diundang untuk melakukan pemeriksaan sebelum kontrak pengadaan alutsista dinyatakan efektif. Menurutnya, ada tahap-tahap yang musti diperhatikan, keuangan salah satunya. "Kontrak itu kan ada beberapa tahap, jadi ada kontrak awal, habis itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Dalam perjalanan ini saya akan minta Kejaksaan, BPKP, dan BPK," ujarnya.
Baca juga: Jika Popularitas Sama dengan Prabowo, Ganjar Tak Ada Lawan
Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.760
triliun dengan pinjaman dari luar negeri menjadi polemik setelah terkuak di publik
Prabowo sudah buka suara terkait dengan draf rancangan tersebut. Dia mengatakan draf rancangan tu masih dalam tahap penggodokan dan belum final. "Ada yang mengatakan 'oh Prabowo ingin bikin anggaran Rp1.700 triliun'. Itupun belum disetujui ya, masih digodok," tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
