Pengelolaan Haji Disarankan Diserahkan ke OKI
Sabtu, 12 Juni 2021 - 11:16 WIB
loading...
Hengky primana Korpus BEMNUS 2019-2021 menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Arab Saudi yang tak memberikan kejelasan kuota haji untuk indonesia. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Hengky primana Korpus BEMNUS 2019-2021 menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Arab Saudi yang tidak bisa memberikan kejelasan terhadap kuota haji untuk indonesia.
Baca juga: Saudi Belum Putuskan, Din Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembatalan Haji 2021
![Pengelolaan Haji Disarankan Diserahkan ke OKI]()
Hengky menanggapi, bahwa dampak dari ketidakjelasan inilah yang membuat pemerintah Indonesia harus membatalkan pelaksanaan haji untuk tahun 2021.
"Alangkah baiknya jika pemerintah Arab Saudi tidak mampu mengelola haji dengan baik, alangkah baiknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengambil alih pengelolaan Ibadah Haji," ujar Hengky Primana, Ketua DPP KNPI tersebut, Sabtu (12/6/2021).
Baca juga: BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Bikin Jamaah Untung
Hengky menjelaskan, ini bukan merupakan hal yang sepele, ini berbicara kekecewaan hati umat Islam yang sangat merindukan dan mendambakan untuk segera bertemu dengan Baitullah.
Hengky juga menyampaikan baru baru saja disorot statemen dari wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang seolah olah Sufmi Dasco menyebarkan informasi hoaks.
"Menurut saya hal yang disampaikan wakil ketua DPR RI tersebut hanyalah sebuah analisis, bukan berarti itu hoaks. Jadi pada dasarnya jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi, malah saya pribadi mengapresiasi sikap sufmi dasco yang cepat menanggapi dan memperhatikan ibadah haji yang ditunggu masyarakat Indonesia," ujar Hengky.
Hengky juga mengecam sikap dari pemerintah Arab saudi yang ikut campur memperkeruh kondisi politik dalam negeri.
"Surat Dubes Arab saudi kepada ketua DPR ini seolah-olah ingin memperkeruh kondisi politik di negeri ini, seharusnya surat itu berisikan penjelasan terkait polemik quota haji yang sedang ramai dibicarakan," kata mahasiswa pascasarjana Ilmu politik UI ini.
Hengky berharap, semoga pengelolaan ibadah haji ini lebih diperhatikan dengan baik, dan jika memang pemerintah Arab saudi tidak mampu mengelola dengan baik, maka sebaiknya dilimpahkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Ya sebaiknya jika Arah Saudi enggak bisa mengelola dengan baik, jangan dipaksakan. Silakan limpahkan kepada OKI yang saya rasa lebih mampu untuk mengelola dengan baik," tutup Hengky.
Baca juga: Saudi Belum Putuskan, Din Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembatalan Haji 2021
Hengky menanggapi, bahwa dampak dari ketidakjelasan inilah yang membuat pemerintah Indonesia harus membatalkan pelaksanaan haji untuk tahun 2021.
"Alangkah baiknya jika pemerintah Arab Saudi tidak mampu mengelola haji dengan baik, alangkah baiknya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengambil alih pengelolaan Ibadah Haji," ujar Hengky Primana, Ketua DPP KNPI tersebut, Sabtu (12/6/2021).
Baca juga: BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Bikin Jamaah Untung
Hengky menjelaskan, ini bukan merupakan hal yang sepele, ini berbicara kekecewaan hati umat Islam yang sangat merindukan dan mendambakan untuk segera bertemu dengan Baitullah.
Hengky juga menyampaikan baru baru saja disorot statemen dari wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang seolah olah Sufmi Dasco menyebarkan informasi hoaks.
"Menurut saya hal yang disampaikan wakil ketua DPR RI tersebut hanyalah sebuah analisis, bukan berarti itu hoaks. Jadi pada dasarnya jangan terlalu berlebihan dalam menanggapi, malah saya pribadi mengapresiasi sikap sufmi dasco yang cepat menanggapi dan memperhatikan ibadah haji yang ditunggu masyarakat Indonesia," ujar Hengky.
Hengky juga mengecam sikap dari pemerintah Arab saudi yang ikut campur memperkeruh kondisi politik dalam negeri.
"Surat Dubes Arab saudi kepada ketua DPR ini seolah-olah ingin memperkeruh kondisi politik di negeri ini, seharusnya surat itu berisikan penjelasan terkait polemik quota haji yang sedang ramai dibicarakan," kata mahasiswa pascasarjana Ilmu politik UI ini.
Hengky berharap, semoga pengelolaan ibadah haji ini lebih diperhatikan dengan baik, dan jika memang pemerintah Arab saudi tidak mampu mengelola dengan baik, maka sebaiknya dilimpahkan kepada Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
"Ya sebaiknya jika Arah Saudi enggak bisa mengelola dengan baik, jangan dipaksakan. Silakan limpahkan kepada OKI yang saya rasa lebih mampu untuk mengelola dengan baik," tutup Hengky.
(maf)
Lihat Juga :
