Soal Belanja Senjata, Ahli Pertahanan Heran Alpalhankam Rp1.760 T Jadi Polemik
Selasa, 08 Juni 2021 - 12:17 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau Ranperpres itu bocor, kita berurusan dengan data sensitif. Kita harus bersama-sama jaga agar data itu tidak keluar ke publik dan dimanfaatkan oleh lawan kita," tuturnya.
Menurut dia, munculnya angka Rp1,7 kuadriliun dalam draf itu sudah melalui prosedur yang ditetapkan, seperti dalam UU Pertahanan, UU TNI, dan UU Industri Pertahanan. Terlebih, sambung dia, proses kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista di Indonesia telah diatur secara sistematis dan sejak 2006. Baca juga: Video Viral, Pengadang Rombongan Kendaraan Alutsista TNI Ditagih Klarifikasinya
Dia menjelaskan, pada 2005-2006 telah terbit dokumen perencanaan Alutsista jangka panjang yang disebut Kekuatan Pokok Minimum atau KPM (Minimum Essential Force/MEF). Hal tersebut memang disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024.
"(KPM) itu suatu konsep rencana strategis (renstra) yang dibagi tiga, yang berakhir tahun 2024. Ada KPM I, II, dan III. Saat ini, kita berada di KPM III. KPM III harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," katanya.
Menurut dia, pengadaan alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun itu bukan nilai fantastis. Angka tersebut dalam perhitungannya hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar persenjataan TNI yang sudah lama tertinggal.
Menurut dia, munculnya angka Rp1,7 kuadriliun dalam draf itu sudah melalui prosedur yang ditetapkan, seperti dalam UU Pertahanan, UU TNI, dan UU Industri Pertahanan. Terlebih, sambung dia, proses kalkulasi kebutuhan anggaran untuk pengadaan alutsista di Indonesia telah diatur secara sistematis dan sejak 2006. Baca juga: Video Viral, Pengadang Rombongan Kendaraan Alutsista TNI Ditagih Klarifikasinya
Dia menjelaskan, pada 2005-2006 telah terbit dokumen perencanaan Alutsista jangka panjang yang disebut Kekuatan Pokok Minimum atau KPM (Minimum Essential Force/MEF). Hal tersebut memang disusun untuk memenuhi kebutuhan hingga 2024.
"(KPM) itu suatu konsep rencana strategis (renstra) yang dibagi tiga, yang berakhir tahun 2024. Ada KPM I, II, dan III. Saat ini, kita berada di KPM III. KPM III harus diselesaikan oleh Pak Prabowo," katanya.
Menurut dia, pengadaan alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun itu bukan nilai fantastis. Angka tersebut dalam perhitungannya hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar persenjataan TNI yang sudah lama tertinggal.
Lihat Juga :
