Berdayakan Tenaga Penggerak PKK untuk Atasi Stunting Dinilai Tepat

Terlebih, lanjut Lisda, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya sudah tersedia dari dana desa.

"Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat di lakukan, mengingat masa pandemi covid ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan dikarena faktor perekonomian RT masyarakat kita," tutupnya.

Sementara itu Sosilog Meuthia Ganie Rochman mengatakan pendekatan Mendagri Tito Karnavian sangat baik. PKK adalah institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia.

"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan memengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.

Jika ini dilakukan, bisa diharapkan kerja PKK jauh lebih efektif. Termasuk di dalamnya perubahan pendekatan. Persoalan stunting bisa karena lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, atau tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.

"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik LSM yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," pungkasnya.

Sebelumnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpesan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas PKK. Mendagri mengatakan meski PKK telah memiliki sepuluh Program Utama PKK terkait pemberdayaan keluarga, terdapat fleksibilitas penyusunan program sesuai dengan persoalan dan kondisi daerah masing-masing.