Politikus Golkar Misbakhun Sarankan Cara Pemungutan Pajak ketimbang Naikkan PPN
Selasa, 25 Mei 2021 - 11:45 WIB
loading...
A
A
A
Misbakhun mengatakan kenaikan tarif pajak tidak serta-merta membuat pendapatan dari perpajakan meningkat. Sebab, kenaikan tarif pajak justru bisa kontraproduktif. "Begitu tarif pajak dinaikkan, orang akan berpikir ulang untuk berbelanja. Belum lagi kontraksi kenaikan itu ke recovery ekonomi kita belum matang," lanjut Misbakhun. Baca juga: Kepala BNPB Doni Monardo Diganti, Politikus Demokrat: Anda Jenderal Berprestasi
Misbakhun juga meminta SMI belajar perbedaan antara tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Dia menjelaskan ada dua hal itu berbeda. "Penghindaran adalah upaya melakukan tax planning. Evasion adalah kriminal perpajakan. Menyamaartikan itu akan memberikan sinyal bahwa kita kurang dalam memberikan ruang-ruang tax planning dalam aturan kita," ujarnya.
Misbakhun juga berbicara tentang pentingnya konsistensi dalam membuat kebijakan dan tak membuat presiden merasa dipermalukan.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mencontohkan kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebiasaan pemda menyimpan APBD di bank ketimbang membelanjakannya. Namun, pemerintah pusat justru memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) tingga pada 2020, yakni Rp 243 triliun.
"Artinya, pusat yang justru mengajarkan tak membelanjakan. Kalau kita kritik daerah tak membelanjakan, pemerintah pusat artinya apa? Tak terserapnya anggaran artinya government goal is not working," kata Misbakhun.
Misbakhun juga meminta SMI belajar perbedaan antara tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Dia menjelaskan ada dua hal itu berbeda. "Penghindaran adalah upaya melakukan tax planning. Evasion adalah kriminal perpajakan. Menyamaartikan itu akan memberikan sinyal bahwa kita kurang dalam memberikan ruang-ruang tax planning dalam aturan kita," ujarnya.
Misbakhun juga berbicara tentang pentingnya konsistensi dalam membuat kebijakan dan tak membuat presiden merasa dipermalukan.
Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur, itu mencontohkan kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebiasaan pemda menyimpan APBD di bank ketimbang membelanjakannya. Namun, pemerintah pusat justru memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) tingga pada 2020, yakni Rp 243 triliun.
"Artinya, pusat yang justru mengajarkan tak membelanjakan. Kalau kita kritik daerah tak membelanjakan, pemerintah pusat artinya apa? Tak terserapnya anggaran artinya government goal is not working," kata Misbakhun.
(dam)
Lihat Juga :
