Bantah Pendapat Hendropriyono, Anwar Abbas Ingatkan Falsafah Pancasila dan UUD 45

JAKARTA - Pernyataan Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Jenderal (Purn), AM Hendropriyono yang menyatakan Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia melainkan urusan bangsa Arab dan Yahudi terus mendapatkan kritik. Kali ini, kritikan dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas .

Anwar Abbas menilai pendapat Hendropriyono itu tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila terutama sila keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. "Di dalam ajaran Islam kita tidak hanya diminta untuk memperhatikan diri kita saja tapi kita juga diminta untuk peduli kepada orang lain kepada tetangga kita masyarakat dan bangsa kita serta kepada negara lain dan manusia-manusia yang ada di sana," ujar Anwar Abbas kepada SINDOnews, Rabu (19/5/2021). Baca juga: Kritisi Pernyataan Hendropriyono, Muhammadiyah Sebut Indonesia Negara Anti Penjajahan

Oleh karena itu, kata dia, di dalam khazanah ajaran Islam dalam konteks hubungan dengan sesama dan dalam bentuk yang lebih makro, ada tiga jenis ukhuwah atau persaudaraan yang harus kita tegakkan dan junjung tinggi, yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah (kebangsaan) dan ukhuwah basyariyah (kemanusiaan).

Dia mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tampak pula sudah terefleksi di dalam alinea pertama mukaddimah atau pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

"Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh hanya sibuk berpikir dan berbuat untuk dirinya sendiri saja tapi dia juga harus peduli terhadap nasib dan keadaan bangsa-bangsa lain," tuturnya.

Maka itu, lanjut dia, salah satu prinsip luhur dan mulia yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kita bisa berjuang untuk tegak dan dijunjung tingginya nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan dalam hidup dan kehidupan ini.

"Oleh karena biang keladi yang paling utama yang telah membuat terciptanya satu kehidupan yang tidak berkeadilan dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan adalah penjajahan maka para the founding fathers atau para pendiri bangsa kita telah melihat bahwa yang namanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan," jelasnya.

Dia melanjutkan sebagai bangsa kita tidak boleh membiarkan ada suatu suku bangsa atau negara di dunia ini yang menjajah bangsa lain. Itulah sebabnya, sambung dia, sampai hari ini kita sebagai bangsa tidak bisa mengakui dan tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel.

"Karena Israel jelas-jelas secara mata telanjang telah mencaplok dan menjajah tanah dan wilayah yang menjadi milik dari bangsa Palestina," katanya.

Bahkan, kata dia, Israel juga telah mengekang kebebasan dan hak hidup serta hak berbicara bangsa Palestina. "Bahkan kita lihat mereka tidak segan-segan untuk mencapai tujuannya tersebut Israel tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan dan membunuh para wanita dan anak-anak palestina yang tidak berdosa dengan cara-cara yang sangat kejam dan sadistik yang benar-benar tidak sesuai sedikitpun dengan nilai-nilai keadilan dan perikemanusiaan," terangnya.

Jadi dari situ, kata dia, tampak betul oleh kita bahwa para pendiri bangsa Indonesia sangat ingin dan menginginkan adanya satu dunia yang aman tentram dan damai. Oleh karena itu, lanjut dia, bangsa Indonesia telah menegaskan politik luar negerinya adalah politik bebas aktif. Artinya, kita tidak mau dikendalikan dan dipaksa-paksa oleh bangsa dan negara-negara lain dan kita juga tidak boleh terikat dengan blok-blok yang ada.

"Dalam bahasa lain kita harus bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan secara aktif dalam kehidupan internasional kita harus berusaha dan berjuang untuk tegaknya nilai-nilai perikeadilan dan perikemanusiaan," ucapnya.

Dia menjelaskan bangsa Indonesia dalam pentas global secara aktif memberikan solusi tidak hanya dalam bidang politik dan keamanan, tapi juga dalam bidang ekonomi. "Kita masih ingat bagaimana negara kita memberikan bantuan makanan dan kesehatan kepada bangsa-bangsa yang sedang bermasalah apakah itu karena konflik atau peperangan atau karena bencana alam yang dialami oleh negara-negara lain dengan mengulurkan tangan untuk membantu negara-negara yang sedang kesusahan tersebut," paparnya.

Karena kepedulian Indonesia, lanjut Anwar, negeri ini pun juga ketika mengalami kesulitan telah dibantu oleh negara-negara lain di dunia contohnya ketika negara dilanda musibah seperti waktu Tsunami di Aceh tahun 2004. Saat bencana Tsunami Aceh itu, kata dia, negara-negara lain di dunia sibuk membawa bermacam-macam bantuan untuk menolong dan membantu rakyat kita.

"Ya demikianlah naturalnya hidup dan kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan antar bangsa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganjurkan agar kita tidak perlu peduli terhadap nasib rakyat Palestina yang dijajah dan dibantai oleh Israel, maka pandangan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila terutama sila keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab," terang dua.

"Dan juga pandangan yang seperti itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami secara baik amanat yang ada dalam konstitusi terutama menyangkut alinea pertama yang terdapat dalam mukaddimah atau pembukaan UUD 1945," imbuhnya.

Diketahui, tidak sedikit masyarakat Palestina yang menjadi korban atas serangan Israel. Hingga Minggu 16 Mei 2021 pukul 18.00 waktu al-Quds atau pukul 22.00, sebanyak 192 orang meninggal dunia atas serangan Israel tersebut. Sebanyak 1235 orang luka-luka.