Tak Terima Busyro Disebut Berotak Sungsang, Muhammadiyah Desak Jokowi Evaluasi KSP
loading...
LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi sepak terjang personel-personel di KSP. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi sepak terjang personel-personel di Kantor Staf Presiden (KSP) . Desakan LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah itu menyikapi pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin yang membalas kritikan Busyro Muqoddas dengan menyebut Ketua PP Muhammadiyah itu berotak sungsang.
"Mendesak pada Presiden dan Pimpinan Kantor Staf Presiden (Moeldoko) agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personel di KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat Presiden," ujar Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Suwandi Danu Subroto dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (15/5/2021).
Selain itu, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta mengimbau seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta senantiasa berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah. Selanjutnya, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta meminta Presiden Jokowi serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan.
"Termasuk dalam perkembangan terakhir, segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif, merespons tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," tandasnya.
Terakhir, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY mengajak berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa membimbing bangsa Indonesia dan para pemimpin bangsa agar tegar dan tegak dalam ikhtiar pemberantasan korupsi.
Sekadar diketahui sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mengkritik penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Busyro menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, kritikan Busyro tersebut dibalas oleh Ngabalin. Melalui akun Instagramnya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang sambil melampirkan tangkapan layar berita online berjudul "Ketua Muhammadiyah: KPK Tamat di Tangan Presiden Jokowi."
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan Persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ucap Ngabalin dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (14/5/2021).
"Mendesak pada Presiden dan Pimpinan Kantor Staf Presiden (Moeldoko) agar mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi sepak terjang personel-personel di KSP agar lebih beradab, sebagai representasi lembaga maupun lingkar dekat Presiden," ujar Ketua LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Suwandi Danu Subroto dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Sabtu (15/5/2021).
Selain itu, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta mengimbau seluruh pejabat publik agar bersikap terbuka, jujur, tidak antikritik, satu kata dengan laku, serta senantiasa berlandaskan keadaban publik dan akhlakul karimah. Selanjutnya, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta meminta Presiden Jokowi serta para Pimpinan Lembaga Negara agar senantiasa konsisten dalam janji serta cita-cita antikorupsi, merepresentasikannya dalam laku dan kebijakan.
"Termasuk dalam perkembangan terakhir, segera bersikap atas polemik dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan kebijakan yang progresif, merespons tuntutan denyut nadi aspirasi publik yang menghendaki langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," tandasnya.
Terakhir, LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY mengajak berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT senantiasa membimbing bangsa Indonesia dan para pemimpin bangsa agar tegar dan tegak dalam ikhtiar pemberantasan korupsi.
Sekadar diketahui sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas mengkritik penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Busyro menyebut riwayat KPK tamat di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, kritikan Busyro tersebut dibalas oleh Ngabalin. Melalui akun Instagramnya, Ngabalin menyebut Busyro Muqoddas berotak sungsang sambil melampirkan tangkapan layar berita online berjudul "Ketua Muhammadiyah: KPK Tamat di Tangan Presiden Jokowi."
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan Persyarikatan. Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini. Cocoknya Mas Busyro membuat LSM antikorupsi atau masuk parpol sekalian. Rasanya Anda tidak cocok menjadi pimpinan Muhammadiyah," ucap Ngabalin dikutip dari akun Instagramnya, Jumat (14/5/2021).
(kri)
Explore More