Puan: WNA Masuk Indonesia saat Larangan Mudik Mencoreng Rasa Keadilan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani ikut meninjau alur keberangkatan selama peniadaan mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Rabu (12/5/2021).
Puan mempertanyakan kebijakan masyarakat dilarang untuk mudik namun WNA diizinkan untuk masuk. Dia pun meminta agar pemerintah tidak membuat masyarakat bingung dengan kebijakan yang ada. "Kami minta Pemerintah dalam membuat kebijakan diiringi rasa keadilan, saat ini apa yang dilaksanakan pemerintah mengenai peniadaan mudik tentu saja satu hal yang paling mendasar jangan sampai penyebaran Covid-19 ini kemudian tidak terkendali," ujar Puan di hadapan awak media.
Puan menyebut bahwa kebijakan ini dirasa tidak adil bagi masyarakat yang tidak bisa mudik ke kampung halaman. Masyarakat juga merasa bingung karena mereka dilarang untuk ke luar daerah, namun di sisi lain masih banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia. "Di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi kita jangan sampai memperbolehkan WNA masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan," kata Puan.
Sinergi antara berbagai pihak terkait juga diperlukan agar kebijakan yang ada efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, kebijakan yang dibuat harus memihak masyarakat terlebih saat menjelang dan sesudah hari raya. "Pemerintah harus peka, dan perlu disinergikan aturan antara kementerian dan lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan,” ujar Puan
Puan mempertanyakan kebijakan masyarakat dilarang untuk mudik namun WNA diizinkan untuk masuk. Dia pun meminta agar pemerintah tidak membuat masyarakat bingung dengan kebijakan yang ada. "Kami minta Pemerintah dalam membuat kebijakan diiringi rasa keadilan, saat ini apa yang dilaksanakan pemerintah mengenai peniadaan mudik tentu saja satu hal yang paling mendasar jangan sampai penyebaran Covid-19 ini kemudian tidak terkendali," ujar Puan di hadapan awak media.
Puan menyebut bahwa kebijakan ini dirasa tidak adil bagi masyarakat yang tidak bisa mudik ke kampung halaman. Masyarakat juga merasa bingung karena mereka dilarang untuk ke luar daerah, namun di sisi lain masih banyak warga negara asing yang masuk ke Indonesia. "Di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik, di satu sisi kita jangan sampai memperbolehkan WNA masuk ke negara kita di waktu yang memang belum memungkinkan," kata Puan.
Sinergi antara berbagai pihak terkait juga diperlukan agar kebijakan yang ada efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, kebijakan yang dibuat harus memihak masyarakat terlebih saat menjelang dan sesudah hari raya. "Pemerintah harus peka, dan perlu disinergikan aturan antara kementerian dan lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan,” ujar Puan
(cip)