PKS Minta Menag Tidak Gagal Fokus Susun Program Prioritas
Kamis, 06 Mei 2021 - 18:38 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyoroti kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut . Kendati masih terbilang baru, Bukhori mengingatkan Menteri Agama untuk tidak gagal fokus dalam menyusun program prioritas kementerian.
Bukhori menekankan pentingnya penyusunan program kementerian yang berpijak pada persoalan fundamental, salah satunya pencegahan rasuah di internal lembaga. "Kementerian ini memiliki riwayat yang kelam akibat perilaku korup yang justru dilakukan oleh pimpinannya. Praktik lancung ini tidak saja menjadi noda bagi Kementerian, tetapi juga aib bagi umat beragama. Mirisnya, kejadian ini kerap berulang sejak 2001," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Tentukan Awal Syawal 1442 H, Kemenag Sidang Isbat 11 Mei 2021
Sekadar informasi, berurat akarnya praktik korup di Kementerian Agama telah menyeret beberapa menteri dalam periode yang berbeda ke balik jeruji besi. Pertama, Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama periode Presiden Megawati, terjerat kasus penyelewengan dana abadi umat dan biaya haji periode 2001-2005.
Akibatnya negara dirugikan Rp719 miliar. Kasus serupa juga menyeret Menteri Agama Suryadarma Ali pada 2015. SDA terbukti menyelewengkan uang negara sebesar Rp1,8 miliar. Ada juga mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri, yang didakwa melakukan korupsi pengadaan laboratorium komputer dan sistem komunikasi serta media pembelajaran terintegrasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011, sehingga merugikan negara sebanyak Rp23,636 miliar.
Baca juga: Ini Langkah Kemenag Agar Sekolah Segera Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Mencermati tren korupsi di internal Kementerian ini, Bukhori menganggap perlunya revolusi akhlak bagi sumberdaya manusia di internal lembaga melalui pola pembinaan yang terukur dan pengawasan internal yang sistematis sebagai bagian dari program prioritas pencegahan rasuah di Kementerian Agama.
"Setiap individu dalam lembaga ini harus menyadari bahwa mereka diberi mandat oleh masyarakat untuk membantu umat dalam menjalankan perintah Tuhannya. Artinya, jika mereka ingkar terhadap amanah, sesungguhnya mereka telah berlaku munkar terhadap Tuhannya," kata Bukhori.
Di sisi lain, dia menambahkan, pengawasan internal juga sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani korupsi. Whistleblowing System yang sudah disediakan oleh inspektorat harus dimanfaatkan optimal dengan mengedepankan prinsip memudahkan dan melindungi pelapor.
Tidak hanya itu, anggota Dewan yang pernah duduk di Komisi Hukum ini juga meminta adanya perhatian khusus pada sejumlah area fraud atau pos yang rentan penyelewengan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaanya. Hal ini sejalan dengan temuan Lembaga Survei Indonesia pada April silam yang mengungkapkan, bagian pengadaan dinilai paling banyak terjadi kegiatan koruptif, yakni sebesar 47%.
Diketahui, pada 18 April 2021 Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait persepsi ASN terhadap korupsi. Sebanyak 26,2% responden menyatakan praktik korupsi yang paling marak terjadi di instansi pemerintah adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sebanyak 49% responden mengatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya gratifikasi adalah kurangnya pengawasan.
Bukhori menekankan pentingnya penyusunan program kementerian yang berpijak pada persoalan fundamental, salah satunya pencegahan rasuah di internal lembaga. "Kementerian ini memiliki riwayat yang kelam akibat perilaku korup yang justru dilakukan oleh pimpinannya. Praktik lancung ini tidak saja menjadi noda bagi Kementerian, tetapi juga aib bagi umat beragama. Mirisnya, kejadian ini kerap berulang sejak 2001," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Kamis (6/5/2021).
Baca juga: Tentukan Awal Syawal 1442 H, Kemenag Sidang Isbat 11 Mei 2021
Sekadar informasi, berurat akarnya praktik korup di Kementerian Agama telah menyeret beberapa menteri dalam periode yang berbeda ke balik jeruji besi. Pertama, Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama periode Presiden Megawati, terjerat kasus penyelewengan dana abadi umat dan biaya haji periode 2001-2005.
Akibatnya negara dirugikan Rp719 miliar. Kasus serupa juga menyeret Menteri Agama Suryadarma Ali pada 2015. SDA terbukti menyelewengkan uang negara sebesar Rp1,8 miliar. Ada juga mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri, yang didakwa melakukan korupsi pengadaan laboratorium komputer dan sistem komunikasi serta media pembelajaran terintegrasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2011, sehingga merugikan negara sebanyak Rp23,636 miliar.
Baca juga: Ini Langkah Kemenag Agar Sekolah Segera Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Mencermati tren korupsi di internal Kementerian ini, Bukhori menganggap perlunya revolusi akhlak bagi sumberdaya manusia di internal lembaga melalui pola pembinaan yang terukur dan pengawasan internal yang sistematis sebagai bagian dari program prioritas pencegahan rasuah di Kementerian Agama.
"Setiap individu dalam lembaga ini harus menyadari bahwa mereka diberi mandat oleh masyarakat untuk membantu umat dalam menjalankan perintah Tuhannya. Artinya, jika mereka ingkar terhadap amanah, sesungguhnya mereka telah berlaku munkar terhadap Tuhannya," kata Bukhori.
Di sisi lain, dia menambahkan, pengawasan internal juga sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani korupsi. Whistleblowing System yang sudah disediakan oleh inspektorat harus dimanfaatkan optimal dengan mengedepankan prinsip memudahkan dan melindungi pelapor.
Tidak hanya itu, anggota Dewan yang pernah duduk di Komisi Hukum ini juga meminta adanya perhatian khusus pada sejumlah area fraud atau pos yang rentan penyelewengan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaanya. Hal ini sejalan dengan temuan Lembaga Survei Indonesia pada April silam yang mengungkapkan, bagian pengadaan dinilai paling banyak terjadi kegiatan koruptif, yakni sebesar 47%.
Diketahui, pada 18 April 2021 Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait persepsi ASN terhadap korupsi. Sebanyak 26,2% responden menyatakan praktik korupsi yang paling marak terjadi di instansi pemerintah adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sebanyak 49% responden mengatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya gratifikasi adalah kurangnya pengawasan.
(zik)
Lihat Juga :
