Mahfud MD Sebut 90% Lebih Rakyat Papua Tak Masalah dengan NKRI
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim lebih dari 90% masyarakat Papua tak ada masalah dengan NKRI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim lebih dari 90% masyarakat Papua tak ada masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, yang lebih memilih jalan menjadi teroris (KKB) jauh lebih sedikit.
"Yang teroris itu sedikit. masyarakatnya seluruhnya pada umumnya lebih dari 90 persen atau 92 persen lebih itu kan enggak ada masalah dengan republik," kata Mahfud MD, Senin (3/5/2021).
Lebih jauh dijelaskannya, mayoritas masyarakat Papua juga tak ada masalah dengan beragam usulan kebijakan yang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Hanya saja, di luar masyarakat yang mendukung Indonesia, terdapat beberapa kelompok yang menentang. "Tapi yang lain tetap sudah dilakukan berbagai pendekatan itu, tetap saja nantang2-nantang, tetap membunuh. Itu membahayakan banyak orang," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menetapkan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). "Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4/2021).
Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. “Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN dan apparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya. Riezky Maulana
"Yang teroris itu sedikit. masyarakatnya seluruhnya pada umumnya lebih dari 90 persen atau 92 persen lebih itu kan enggak ada masalah dengan republik," kata Mahfud MD, Senin (3/5/2021).
Lebih jauh dijelaskannya, mayoritas masyarakat Papua juga tak ada masalah dengan beragam usulan kebijakan yang digaungkan oleh Pemerintah Indonesia. Hanya saja, di luar masyarakat yang mendukung Indonesia, terdapat beberapa kelompok yang menentang. "Tapi yang lain tetap sudah dilakukan berbagai pendekatan itu, tetap saja nantang2-nantang, tetap membunuh. Itu membahayakan banyak orang," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menetapkan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). "Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4/2021).
Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. Hal itu mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme. “Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN dan apparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya. Riezky Maulana
(cip)
Lihat Juga :
