Megawati Soekarnoputri Diplot di BRIN, Mardani PKS Nilai Bukan Contoh Baik
Senin, 03 Mei 2021 - 15:32 WIB
loading...
Mardani Ali Sera menilai penempatan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN tidak memberi contoh yang baik. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penempatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) menuai kritik. Walaupun niatnya baik, namun penempatan itu dinilai tidak memberikan contoh baik.
"Niatnya mungkin baik. Tapi penempatan Ketua Umum Parpol sebagai lembaga pengarah BRIN tidak memberi contoh baik," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (3/5/2021).
Baca juga: BRIN Punya Dewan Pengarah, PKS Nilai Kurang Masuk Akal
Menurut Mardani, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2021 harus diresapi untuk menata kembali aspek riset guna menghadirkan berbagai inovasi. "Riset merupakan sesuatu yang all out, diperlukan pemimpin yang memiliki kopetensi dan punya integritas serta kualitas. Sudah adakah di negeri kita?" kata Mardani.
Menurut dia, secara fundamental perlu memiliki pirinsip bersama, bangsa ini akan maju apabila pengetahuan menjadi modal utamanya. "Harus jadi isu publik, mulai dari level RT hingga Presiden pikiran nya mesti tentang pengetahuan," ujarnya.
Dia melanjutkan, satu hal yang mesti diingat, selama kultur riset ini tidak dimasukkan pada kurikulum dasar kita, maka BRIN berpotensi gagal. "Inovasi artinya ide, maka pastikan dulu kurikulum pendidikan negara kita memang tumbuh untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang mumpuni," ungkapnya.
Baca juga: Usai Dilantik Jokowi, Simak Janji Kepala BRIN Laksana Tri Handoko
Lalu, dia menambahkan, jika berkaca pada negara-negara tetangga, mereka lebih mendorong kontribusi swasta itu lebih besar. "Indonesia lebih dari 11 tahun budget risetnya masih sangat kecil, sekitar 0,82% dan itu tidak bergerak rasio terhadap PDB. Sementara di Cina sudah 2,2%, bahkan Amerika dan Jepang hampir 4%," jelasnya.
Dia berpendapat, membuat sebuah riset harus lah tuntas. "Terkadang keliru karena orientasi kita terhadap riset hanya untuk membuat sebuah kebijakan. Padahal riset itu bagaimana berkontribusi, pertama secara akademis, kemudian kontribusi untuk sektor bisnis, dalam arti inovasi. Baru yang ketiga kita berbicara tentang kebijakan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebuah negara yang maju bukan capitalnya yang banyak, tapi knowledgenya yang diperbanyak. "Karena mereka meyakini pada saat knowledge ini terakumulasi dengan baik, maka investasi akan datang. Jadi bukan investasi dulu baru knowledge yang datang," tuturnya.
Baca juga: PKS Minta Pemerintah Rumuskan Kelembagaan BRIN Secara Hati-hati
Dia mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah barangkali mendesain riset itu sendiri. Artinya, lanjut dia, riset inovasi dan teknologi itu merupakan sesuatu yang jangka panjang.
"Tidak bisa disamakan seperti dagang. Lalu Indonesia mau dibawa seperti apa juga harus jelas, apa yang mau dikembangkan terlebih dahulu. Setiap tahun kita perlu memiliki target yang jelas," katanya.
Dia mengatakan, tidak ada sebuah negara yang besar, bisa maju ekonominya, bisa maju industrinya, bisa sejahtera masyarakatnya tanpa adanya riset. "Jadi hal yang utama ketika riset merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan, bukan dikesampingkan paling akhir. Tapi bagaimana sebuah kebijakan atau sebuah proses pembangunan didasarkan pada penelitian," pungkasnya.
"Niatnya mungkin baik. Tapi penempatan Ketua Umum Parpol sebagai lembaga pengarah BRIN tidak memberi contoh baik," ujar Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (3/5/2021).
Baca juga: BRIN Punya Dewan Pengarah, PKS Nilai Kurang Masuk Akal
Menurut Mardani, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2021 harus diresapi untuk menata kembali aspek riset guna menghadirkan berbagai inovasi. "Riset merupakan sesuatu yang all out, diperlukan pemimpin yang memiliki kopetensi dan punya integritas serta kualitas. Sudah adakah di negeri kita?" kata Mardani.
Menurut dia, secara fundamental perlu memiliki pirinsip bersama, bangsa ini akan maju apabila pengetahuan menjadi modal utamanya. "Harus jadi isu publik, mulai dari level RT hingga Presiden pikiran nya mesti tentang pengetahuan," ujarnya.
Dia melanjutkan, satu hal yang mesti diingat, selama kultur riset ini tidak dimasukkan pada kurikulum dasar kita, maka BRIN berpotensi gagal. "Inovasi artinya ide, maka pastikan dulu kurikulum pendidikan negara kita memang tumbuh untuk menghasilkan peneliti-peneliti yang mumpuni," ungkapnya.
Baca juga: Usai Dilantik Jokowi, Simak Janji Kepala BRIN Laksana Tri Handoko
Lalu, dia menambahkan, jika berkaca pada negara-negara tetangga, mereka lebih mendorong kontribusi swasta itu lebih besar. "Indonesia lebih dari 11 tahun budget risetnya masih sangat kecil, sekitar 0,82% dan itu tidak bergerak rasio terhadap PDB. Sementara di Cina sudah 2,2%, bahkan Amerika dan Jepang hampir 4%," jelasnya.
Dia berpendapat, membuat sebuah riset harus lah tuntas. "Terkadang keliru karena orientasi kita terhadap riset hanya untuk membuat sebuah kebijakan. Padahal riset itu bagaimana berkontribusi, pertama secara akademis, kemudian kontribusi untuk sektor bisnis, dalam arti inovasi. Baru yang ketiga kita berbicara tentang kebijakan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebuah negara yang maju bukan capitalnya yang banyak, tapi knowledgenya yang diperbanyak. "Karena mereka meyakini pada saat knowledge ini terakumulasi dengan baik, maka investasi akan datang. Jadi bukan investasi dulu baru knowledge yang datang," tuturnya.
Baca juga: PKS Minta Pemerintah Rumuskan Kelembagaan BRIN Secara Hati-hati
Dia mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah barangkali mendesain riset itu sendiri. Artinya, lanjut dia, riset inovasi dan teknologi itu merupakan sesuatu yang jangka panjang.
"Tidak bisa disamakan seperti dagang. Lalu Indonesia mau dibawa seperti apa juga harus jelas, apa yang mau dikembangkan terlebih dahulu. Setiap tahun kita perlu memiliki target yang jelas," katanya.
Dia mengatakan, tidak ada sebuah negara yang besar, bisa maju ekonominya, bisa maju industrinya, bisa sejahtera masyarakatnya tanpa adanya riset. "Jadi hal yang utama ketika riset merupakan bagian dari sebuah proses pembangunan, bukan dikesampingkan paling akhir. Tapi bagaimana sebuah kebijakan atau sebuah proses pembangunan didasarkan pada penelitian," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
