Din Syamsuddin: Anggaran Negara Harus Diprioritaskan untuk Atasi Wabah Corona
Minggu, 19 April 2020 - 17:47 WIB
loading...
A
A
A
"Pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata kepada semua kalangan rakyat. Anggaran negara harus lebih diprioritaskan untuk mengatasi wabah corona, bukan untuk lainnya," paparnya.
Din menegaskan agar pemerintah memisahkan antara anggaran penanganan wabah corona dari anggaran untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang memang sudah menjadi program pemerintah selama ini.
Sebagai garda terdepan penanggulangan wabah corona, kata Din, rumah sakit dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan tenaga medis lain perlu diberi perhatian yang serius dan khusus agar mereka sebagai pejuang di garda terdepan dapat menjalankan tugas dengan baik dan selamat. (Baca juga: Ahli Epidemiologi UI: Pemerintah Tak Punya Target dan Langkah yang Jelas Atasi Corona ).
"Anggaran untuk penanggulangan wabah corona tak boleh lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk stimulus ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha," urainya.
Pihaknya juga meminta pemerintah pusat dan daerah serta pihak DPR, DPD, dan DPRD perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang harmonis dan sinergis sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat peraturan atau kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih.
Din menegaskan agar pemerintah memisahkan antara anggaran penanganan wabah corona dari anggaran untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang memang sudah menjadi program pemerintah selama ini.
Sebagai garda terdepan penanggulangan wabah corona, kata Din, rumah sakit dan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat dan tenaga medis lain perlu diberi perhatian yang serius dan khusus agar mereka sebagai pejuang di garda terdepan dapat menjalankan tugas dengan baik dan selamat. (Baca juga: Ahli Epidemiologi UI: Pemerintah Tak Punya Target dan Langkah yang Jelas Atasi Corona ).
"Anggaran untuk penanggulangan wabah corona tak boleh lebih kecil dari anggaran yang diberikan untuk stimulus ekonomi yang lebih menguntungkan kelompok pengusaha," urainya.
Pihaknya juga meminta pemerintah pusat dan daerah serta pihak DPR, DPD, dan DPRD perlu memelihara hubungan dan komunikasi yang harmonis dan sinergis sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat akibat peraturan atau kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih.
Lihat Juga :
