Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
La Nyalla Minta Imigrasi Deportasi WN India yang Eksodus Hindari Corona
loading...
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap fenomena warga negara (WN) India yang eksodus ke Indonesia untuk menghindari "tsunami' Covid-19" di negaranya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah bertindak cepat.
Dia bahkan meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendeportasi WN India yang eksodus ke Indonesia.
Fenomena eksodus WN India ke Indonesia terungkap saat Kemenkes melakukan rapat bersama tim Satgas Covid-19. "Masuknya banyak WN India ke Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya Satgas Covid-19 saja yang harus bekerja, tapi harus ada kerja sama dari Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menghindari eksodus besar-besaran WN India," tutur La Nyalla di sela-sela masa reses di Surabaya, Jumat (23/4/2021).
Para WN India ini diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan memanfaatkan kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dan visa.
Sebagai antisipasi, Kemenkes mengkarantina para WN India tersebut dalam sebuah hotel. Apalagi, di Samarinda dilaporkan sudah ada kasus WN India yang positif Covid.
"Dalam situasi seperti saat ini, penggunaan Kitas dan visa untuk bisa masuk ke Indonesia harus dikaji ulang. Harus diambil kebijakan khusus pelarangan bagi WN India datang sekalipun memegang Kitas, karena ini urgent dan termasuk dalam kejadian luar biasa. Kita khawatir terjadi imported case dengan varian Corona baru jika masalah ini tidak diantisipasi," tutur senator asal Jawa Timur ini.
Untuk WN India yang sudah ada di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan serius, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap pemerintah melakukan langkah tegas dengan memulangkannya.
"Imigrasi perlu menindak tegas, bahkan mendeportasi jika didapati ada WN India yang masuk ke Indonesia tanpa kepentingan khusus, karena ini akan sangat membahayakan masyarakat kita," ucapnya.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah bertindak cepat.
Dia bahkan meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendeportasi WN India yang eksodus ke Indonesia.
Fenomena eksodus WN India ke Indonesia terungkap saat Kemenkes melakukan rapat bersama tim Satgas Covid-19. "Masuknya banyak WN India ke Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya Satgas Covid-19 saja yang harus bekerja, tapi harus ada kerja sama dari Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menghindari eksodus besar-besaran WN India," tutur La Nyalla di sela-sela masa reses di Surabaya, Jumat (23/4/2021).
Para WN India ini diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur udara di Jakarta dan beberapa daerah lain dengan memanfaatkan kartu izin tinggal terbatas (Kitas) dan visa.
Sebagai antisipasi, Kemenkes mengkarantina para WN India tersebut dalam sebuah hotel. Apalagi, di Samarinda dilaporkan sudah ada kasus WN India yang positif Covid.
"Dalam situasi seperti saat ini, penggunaan Kitas dan visa untuk bisa masuk ke Indonesia harus dikaji ulang. Harus diambil kebijakan khusus pelarangan bagi WN India datang sekalipun memegang Kitas, karena ini urgent dan termasuk dalam kejadian luar biasa. Kita khawatir terjadi imported case dengan varian Corona baru jika masalah ini tidak diantisipasi," tutur senator asal Jawa Timur ini.
Untuk WN India yang sudah ada di Indonesia dan tidak memiliki kepentingan serius, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap pemerintah melakukan langkah tegas dengan memulangkannya.
"Imigrasi perlu menindak tegas, bahkan mendeportasi jika didapati ada WN India yang masuk ke Indonesia tanpa kepentingan khusus, karena ini akan sangat membahayakan masyarakat kita," ucapnya.
Explore More