Legislator Gerindra: Nadiem Sudah Cukup, Stop Sampai di Sini Saja
Kamis, 22 April 2021 - 08:10 WIB
loading...
Mendikbud Nadiem Makari. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra , Ali Zamroni menduga ada itikad kurang baik dari Kemendikbud di bawah Menteri Nadiem Makarim terkait hilangnya sejumlah tokoh bangsa dalam draf Kamus Sejarah Indonesia. Dari mulai pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari; ayahnya Prabowo Subianto, Sumitro; hingga Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Menurut Ali, keteledoran Nadiem terjadi secara beruntun. Pertama, terkait peta jalan pendidikan yang ketika ditegur masyarakat, ia mengaku baru tahap prakonsep. Kedua, PP 57 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tak memasukkan Pancasila dan Agama dalam kurikulum pendidikan.
"Kemudian yang paling terakhir ini sedang cukup heboh, tidak masuknya beberapa tokoh yang notabene sudah memberikan kontribusi cukup jelas kepada Indonesia yaitu KH Hasyim Asy'ari, ada bapaknya Pak Prabowo ada kemudian Gus Dur yang tidak masuk dalam kamus sejarah kita," katanya saat dihubungi, Kamis (22/4/2021).
Baca juga: Lewat Instagram, Nadiem Klarifikasi Kamus Sejarah yang Hilangkan KH Hasyim Asy'ari
Ali mengatakan, dari kesalahan beruntun tersebut, Nadiem dan lembaganya hanya meminta maaf dan menganggap seolah-olah kesalahan itu sebagai yang sepele. "Saya melihatnya ini sudah cukup fatal loh, karena jangan kemudian sesuatu yang kebijakan yang seharusnya luar biasa membahasnya di dalam, ketika terjadi sesuatu mereka hanya dengan entengnya meminta maaf bla, bla, bla dan seterusnya," ujar Ali.
"Saya rasa ini, kok kalau keteledoran berkali-kali ini ada apa? Ya menurut saya di tengah situasi pandemi seperti ini janganlah buat gaduh seperti itu," katanya.
Jika dicermati lebih jauh, ungkap Ali, Kemendikbud belakangan ini kerap bikin gaduh. Sebelum gaduh soal Kamus Sejarah Indonesia, lembaga yang dipimpin Nadiem juga bikin gaduh soal POP dan organisasi penggerak.
Baca juga: Setelah 2 Jam Nadiem Ketemu Megawati, Hasto Bilang Kinerja Mendikbud Perlu Didukung
"Nah dari hal-hal semacam itu, saya melihat dan berkesimpulan Fraksi Gerindra, Nadiem ini sudah cukup, stop sampai di sini saja, kalau menurut saya ya. Udah (cukup), banyak kok kader atau orang-orang yang mungkin lebih mampu dari dia gitu loh," ujarnya.
Ali menegaskan, jika kesalahan itu dilakukan sekali atau dua kali lalu dengan mudah meminta maaf, maka tak masalah. Namun jika hal itu dilakukan berkali-kali, Ali mengaku sangsi bahwa itu adalah keteledoran.
"Saya yakin ini ada upaya yang terselubung, ada sesuatu yang terselubung, saya melihatnya di situ karena vital semua, peta jalan pendidikan agama tidak masuk iya kan, kemudian di PP, Pancasila tidak masuk, malah tokoh-tokoh PKI pada masuk (kamus sejarah) gimana, iya gak? Ini kan kontradiktif loh, udah salah kemudian kontradiktif pula yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, ini kan, udahlah. Menurut saya Nadiem udah cukup," katanya.
Menurut Ali, keteledoran Nadiem terjadi secara beruntun. Pertama, terkait peta jalan pendidikan yang ketika ditegur masyarakat, ia mengaku baru tahap prakonsep. Kedua, PP 57 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tak memasukkan Pancasila dan Agama dalam kurikulum pendidikan.
"Kemudian yang paling terakhir ini sedang cukup heboh, tidak masuknya beberapa tokoh yang notabene sudah memberikan kontribusi cukup jelas kepada Indonesia yaitu KH Hasyim Asy'ari, ada bapaknya Pak Prabowo ada kemudian Gus Dur yang tidak masuk dalam kamus sejarah kita," katanya saat dihubungi, Kamis (22/4/2021).
Baca juga: Lewat Instagram, Nadiem Klarifikasi Kamus Sejarah yang Hilangkan KH Hasyim Asy'ari
Ali mengatakan, dari kesalahan beruntun tersebut, Nadiem dan lembaganya hanya meminta maaf dan menganggap seolah-olah kesalahan itu sebagai yang sepele. "Saya melihatnya ini sudah cukup fatal loh, karena jangan kemudian sesuatu yang kebijakan yang seharusnya luar biasa membahasnya di dalam, ketika terjadi sesuatu mereka hanya dengan entengnya meminta maaf bla, bla, bla dan seterusnya," ujar Ali.
"Saya rasa ini, kok kalau keteledoran berkali-kali ini ada apa? Ya menurut saya di tengah situasi pandemi seperti ini janganlah buat gaduh seperti itu," katanya.
Jika dicermati lebih jauh, ungkap Ali, Kemendikbud belakangan ini kerap bikin gaduh. Sebelum gaduh soal Kamus Sejarah Indonesia, lembaga yang dipimpin Nadiem juga bikin gaduh soal POP dan organisasi penggerak.
Baca juga: Setelah 2 Jam Nadiem Ketemu Megawati, Hasto Bilang Kinerja Mendikbud Perlu Didukung
"Nah dari hal-hal semacam itu, saya melihat dan berkesimpulan Fraksi Gerindra, Nadiem ini sudah cukup, stop sampai di sini saja, kalau menurut saya ya. Udah (cukup), banyak kok kader atau orang-orang yang mungkin lebih mampu dari dia gitu loh," ujarnya.
Ali menegaskan, jika kesalahan itu dilakukan sekali atau dua kali lalu dengan mudah meminta maaf, maka tak masalah. Namun jika hal itu dilakukan berkali-kali, Ali mengaku sangsi bahwa itu adalah keteledoran.
"Saya yakin ini ada upaya yang terselubung, ada sesuatu yang terselubung, saya melihatnya di situ karena vital semua, peta jalan pendidikan agama tidak masuk iya kan, kemudian di PP, Pancasila tidak masuk, malah tokoh-tokoh PKI pada masuk (kamus sejarah) gimana, iya gak? Ini kan kontradiktif loh, udah salah kemudian kontradiktif pula yang seharusnya tidak masuk jadi masuk, ini kan, udahlah. Menurut saya Nadiem udah cukup," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
